POLEMIK di Jatiluwih, Parta Berharap Jatiluwih Dibuat Subak Inkoporet

TRIBUN-BALI.COM - Anggota DPR RI, I Nyoman Parta menanggapi polemik penyegelan tempat usaha atau warung di kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Sejumlah warung di Jatiluwih disegel dan terancam dibongkar setelah Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali dan Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan tersebut.

Parta mengatakan, mengenai Jatiluwih ia sudah pernah menyampaikan sebelumnya jika ingin menjadikan kawasan pertanian sebagai tujuan pariwisata, dinasti serta obyek maka semua pihak harus menikmati. 

“Di Jatiluwih ada yang menikmati, ada yang ikut di dalamnya tetapi tidak menikmati ya petani itu. Saya dulu sudah menyampaikan agar dibuat Subak Inkoporet. Jadi jangan berhenti di tata kelola air tetapi tetap menjadi bangunan bisnis,” jelas Parta pada Hari Ulang Tahun Forum Driver Pariwisata Bali, Selasa (9/12). 

Baca juga: ASTUNGKARA 3 Nelayan Sumberkima Ditemukan Selamat, Sempat Hilang & Sempat Hanyut di Laut Seririt

Baca juga: BANJIR Bandang Terjang Pesisir Crystal Bay Nusa Penida Bali, Aktivitas Wisata Ditutup Sementara!

Lebih lanjut, Parta mengatakan misalnya di Jatiluwih luas sawahnya sejumlah 100 hektare, yang 20 hektare boleh dibangun, yang 80 hektare sebagai titik penunjang, view, juga atraksi. Tetapi, seluruh pemilik sawah berjumlah 100 hektare itu mendapatkan hasil yang sama, sesuai dengan kontribusinya, yakni luasan sawah yang dimiliki. 

“Jika saya misalnya punya 50 are, si Dharma misalnya punya 30 are, misalnya si Tensi punya 30 are. Walaupun tanahnya tidak berisi restoran, tidak berisi kedai kopi, tidak berisi resort, dia mendapatkan hasil dari keseluruhan hotel, resort, restoran, kedai kopi dikumpulkan, hasil sawah juga dikumpulkan, dijadikan satu, dibagi share-nya sesuai dengan kepemilikan lahan,” bebernya. 

Parta juga memberikan contoh kembali walaupun misalnya kawasannya tidak dibangun kedai kopi, namun ia tetap berkontribusi lahan sawah seluas 50 are, sehingga ia mendapatkan hasil dari luas sawah 50 are begitu juga sebaliknya. 

“Siapa yang mau, di sebuah kawasan ada yang kaya raya, sementara petani yang menjadi penunjangnya tidak mendapatkan apa-apa. Bibit beli sendiri, bertani sendiri, pupuk beli sendiri, sementara yang lainnya menikmati hasil. Siapa yang mau begitu? Jadi kalau bisa dijadikan subak inkoporet,” ungkapnya. 

Dengan membuat sistem subak inkopret, Parta meyakini semua akan terawat dan terakomodasi dengan baik juga tidak akan ada yang membangun secara sembarangan.  

“Jadi seharusnya pemimpin datang ke Jatiluwih yang membawa solusi, bukan membawa kekuasaan. Seharusnya membawa solusi datang ke tengah-tengah rakyat, bukan membawa aturan, membawa kewenangan, kekuasaan. Ya kan begitu jadinya. Kan dilawan? Nah. Ya, begitulah. Itu yang dapat saya sampaikan,” tutupnya. (sar)