Pro Kontra Pergeseran Tegak Nyepi, Koster: Itukan Wacana

"Dulu Nyepi di Tilem dia, sekarang bergeser, saat Tilem dilaksanakan tawur besoknya baru Nyepi. Nanti silakan Ida Sulinggih membahas," paparnya.

Koster pun mendukung keputusan yang dihasilkan dan dilaksanakan di Bali. 

Apalagi menurutnya sudah termuat dalam lontar sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara niskala. 

Terkait rencana itu, PHDI Pusat pun angkat bicara.

Sekretaris Umum PHDI Pusat, I Ketut Budiasa menyatakan bahwa gagasan seperti itu sah-sah saja, namun untuk dapat diwujudkan maka sebelumnya harus melalui kajian mendalam melibatkan para pakar wariga, para praktisi penyusun Kalender Bali bahkan sebaiknya dilakukan seminar dan diseminasi terlebih dahulu. 

Hal ini karena Nyepi adalah Hari Raya umat Hindu yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada tata kehidupan masyarakat Hindu khususnya di Bali. 

Budiasa menyatakan sesungguhnya perdebatan Nyepi itu sudah berlangsung sejak lama.

Salah satunya seperti yang tercatat pada majalah Jatayu tahun 1933. 

Perdebatan terus berlangsung sampai tahun 1967, saat dirumuskan kesatuan tafsir perayaan Nyepi, yang memadukan isi lontar dan tradisi yang hidup pada masyarakat Bali. 

"Rujukan sastra wariga itu banyak, tidak hanya Lontar Sundarigama. Ada rujukan lain yang harus dipertimbangkan mengapa Nyepi mengikuti Tawur Kesanga yang diadakan pada Tilem Kesanga. Salah satu tradisi masyarakat Bali adalah Tawur Agung di Bencingah Agung Pura Besakih yang dilaksanakan pada Tilem Kasanga. Tradisi macaru pada masyarakat Bali juga dilaksanakan pada Tilem."

"Karena itu Tawur Kasanga ditentukan pada Tilem Kasanga dan Nyepi adalah besoknya pada pananggal 1 Sasih Kadasa. Jadi para penglingsir kita pasti sudah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan hari jatuhnya Nyepi, perpaduan antara sastra dengan tradisi yang sudah hidup di tengah-tengah Masyarakat. Bukankah praktek agama memang sebaiknya seperti itu, sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar tradisinya?" kata Budiasa.

Ia menambahkan bahwa di PHDI, keputusan hal-hal yang menyangkut kegamaan harus melalui proses kajian yang panjang.

Mulai dari kajian para pakar di Sabha Walaka, kemudian dilakukan seminar maupun diseminasi untuk memperoleh masukan pakar dan akademisi.

Dan bila sudah diyakini kebenarannya kemudian dibawa ke Sabha Pandita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di PHDI untuk dijadikan Bhisama. 

"Jadi tidak bisa grasa grusu. Ini menyangkut tata kehidupan beragama 5 juta umat Hindu di Indonesia, menyangkut tradisi yang sudah berjalan mapan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi sudah diputuskan oleh para pendahulu. Tulah kita sebagai generasi penerus jika sembarangan menegasikan kebijaksanaan leluhur," katanya.