Pro Kontra Pergeseran Tegak Nyepi, Koster: Itukan Wacana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rencana pergeseran tegak Nyepi dari penanggal apisan sasih Kadasa menjadi Tilem Kasanga menuai pro dan kontra.

Rencana ini muncul dan dibahas pertama kali dalam Pasamuhan Agung Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat tahun 2025 yang digelar pada Selasa, 30 Desember 2025 lalu di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali.

Pasamuhan tersebut dihadiri dan dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Pembahasan tersebut pun kemudian memunculkan polemik di masyarakat.

Baca juga: Gubernur Bali Koster Bagikan Tips Ngopi Agar Tak Kena Asam Lambung: Campur Arak Jadi Netral

Menanggapi hal itu, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan hal itu masih di kaji.

"Itukan masih akan dikaji. Itukan wacana," kata Koster, Sabtu, 3 Januari 2026.

Terkait pengkajian tersebut, dirinya mengaku dilakukan oleh para sulinggih.

"Pengkajiannya, terserah sulinggih punya keputusan nanti," imbuh Koster.

Baca juga: POLEMIK Nyepi di Bali, Sekum PHDI Beri Data Otentik Dari Gedong Kertya Catatan Sejak Tahun 1935!

Dalam Pasamuhan, Ketua Umum Sabha Kretha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat, Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pamayun menjelaskan, sebelum tahun 1981, Nyepi dilaksanakan bertepatan dengan Tilem Kasanga.

Hal tersebut menurutnya termuat dalam beberapa lontar seperti Lontar Sundarigama, Kuttara Kanda hingga Batur Kalawasan.

Dalam lontar tersebut disebutkan jika Nyepi digelar saat panglong ping molas kresna paksa atau saat Tilem.

"Salah satu pembahasan yakni mengembalikan Nyepi seperti sebelum tahun 1981. Mengembalikan Nyepi agar kembali ke Bali ribuan tahun lalu. Sebab tahun 1981 diubah oleh PHDI provinsi Bali," ungkapnya.

Baca juga: Bukan Saat Tilem Kasanga, Nyepi Dalam Tradisi Kuno Digelar Penanggal Apisan Sasih Kadasa

Sementara untuk tawur dan pangerupukan akan digelar saat panglong catur dasi atau purwani Tilem Kasanga atau sehari sebelum Tilem.

Gubernur Bali, Wayan Koster saat itu pun menegaskan akan mendukung keputusan terkait Nyepi dari hasil pasamuhan agung ini.

Dirinya pun mendukung jika Nyepi tersebut kembali saat Tilem Kasanga.

"Dulu Nyepi di Tilem dia, sekarang bergeser, saat Tilem dilaksanakan tawur besoknya baru Nyepi. Nanti silakan Ida Sulinggih membahas," paparnya.

Koster pun mendukung keputusan yang dihasilkan dan dilaksanakan di Bali. 

Apalagi menurutnya sudah termuat dalam lontar sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara niskala. 

Terkait rencana itu, PHDI Pusat pun angkat bicara.

Sekretaris Umum PHDI Pusat, I Ketut Budiasa menyatakan bahwa gagasan seperti itu sah-sah saja, namun untuk dapat diwujudkan maka sebelumnya harus melalui kajian mendalam melibatkan para pakar wariga, para praktisi penyusun Kalender Bali bahkan sebaiknya dilakukan seminar dan diseminasi terlebih dahulu. 

Hal ini karena Nyepi adalah Hari Raya umat Hindu yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada tata kehidupan masyarakat Hindu khususnya di Bali. 

Budiasa menyatakan sesungguhnya perdebatan Nyepi itu sudah berlangsung sejak lama.

Salah satunya seperti yang tercatat pada majalah Jatayu tahun 1933. 

Perdebatan terus berlangsung sampai tahun 1967, saat dirumuskan kesatuan tafsir perayaan Nyepi, yang memadukan isi lontar dan tradisi yang hidup pada masyarakat Bali. 

"Rujukan sastra wariga itu banyak, tidak hanya Lontar Sundarigama. Ada rujukan lain yang harus dipertimbangkan mengapa Nyepi mengikuti Tawur Kesanga yang diadakan pada Tilem Kesanga. Salah satu tradisi masyarakat Bali adalah Tawur Agung di Bencingah Agung Pura Besakih yang dilaksanakan pada Tilem Kasanga. Tradisi macaru pada masyarakat Bali juga dilaksanakan pada Tilem."

"Karena itu Tawur Kasanga ditentukan pada Tilem Kasanga dan Nyepi adalah besoknya pada pananggal 1 Sasih Kadasa. Jadi para penglingsir kita pasti sudah melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan hari jatuhnya Nyepi, perpaduan antara sastra dengan tradisi yang sudah hidup di tengah-tengah Masyarakat. Bukankah praktek agama memang sebaiknya seperti itu, sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar tradisinya?" kata Budiasa.

Ia menambahkan bahwa di PHDI, keputusan hal-hal yang menyangkut kegamaan harus melalui proses kajian yang panjang.

Mulai dari kajian para pakar di Sabha Walaka, kemudian dilakukan seminar maupun diseminasi untuk memperoleh masukan pakar dan akademisi.

Dan bila sudah diyakini kebenarannya kemudian dibawa ke Sabha Pandita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di PHDI untuk dijadikan Bhisama. 

"Jadi tidak bisa grasa grusu. Ini menyangkut tata kehidupan beragama 5 juta umat Hindu di Indonesia, menyangkut tradisi yang sudah berjalan mapan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi sudah diputuskan oleh para pendahulu. Tulah kita sebagai generasi penerus jika sembarangan menegasikan kebijaksanaan leluhur," katanya.

Karena itu, PHDI Pusat Bersama PHDI Bali akan menempuh proses baku yang sudah ada di PHDI dengan prinsip kehati-hatian. 

Proses ini akan memakan waktu lama, apalagi mengubah yang sudah ada. 

PHDI sebagai majelis umat Hindu di Indonesia yang sudah berumur 66 tahun harus sangat hati-hati, dewasa dan bijak. 

Budiasa juga menghimbau agar umat tetap tenang dan mempercayakan hal ini kepada para pakar yang mengerti wariga. 

"Kita bersyukur punya banyak pakar wariga, biarkan beliau-beliau yang berembug. Kita juga punya banyak Perguruan Tinggi Hindu. Sebaik-baiknya hal adalah bila diserahkan pada ahlinya," pungkasnya. (*)

Berita lainnya di Hari Raya Nyepi