ISU Hak-Hak Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Perikanan Dibahas di Pertemuan CSA ke-30 di Bali

Di mana di Indian Ocean terdapat sekitar 16-an spesies tuna. "Jadi itu yang sekarang kita coba perjuangkan karena kita ketahui bersama bahwa tuna ini adalah spesies yang bermigrasi jauh lintas negara, sehingga pemanfaatannya itu banyak dilakukan tidak hanya oleh negara-negara pantai tapi juga negara-negara yang datang dari jauh ya yang menangkap di area ini," ungkap Prof. Indra Jaya. 

"Oleh karena itu kita bersama-sama negara pantai ini berjuang membangun satu platform bersama agar bisa efektif di dalam memperjuangkan hak-hak yang semestinya memang itu adalah hak-hak kita," sambungnya.

Dan setelah 30 kali pertemuan kini seluruh anggota CSA memiliki kesamaan persepsi bahwa negara-negara pantai itu punya hak yang berdaulat untuk memanfaatkan ikan yang ada di daerah teritorialnya dan juga hak akses untuk di lepas pantai.

Sebelumnya di tahun 2025 lalu KKP berhasil menambah kuota tangkapan tiga jenis tuna untuk Indonesia pada Sidang Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) yang berlangsung di La Reunion, Perancis pada 7 sampai 17 April lalu.

Kuota penangkapan ikan big eye tuna naik 2.791 ton, menjadi 21.396 ton untuk periode 2026–2028 dan kuota skipjack tuna (cakalang) ditetapkan menjadi 138 ribu ton. 

Sedangkan penyesuaian kuota yellowfin tuna telah disepakati menjadi 45.426 ton untuk tahun 2025. Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Trian Yunanda menegaskan komitmen KKP dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada forum IOTC dan rangkaian pertemuan teknis pendukung lainnya. 

"Kita berhasil mengawal berbagai isu strategis mulai dari peningkatan kuota tangkapan tuna, penggunaan observer, perlindungan awak kapal perikanan, hingga penguatan kerja sama negara pantai (Coastal States Alliance/CSA),” ujar Trian.(*)