Hadir di Bali Ocean Days 3rd, Wamenpar Minta Pemerintah Daerah di Bali Serius Tangani Sampah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa hadir dalam Bali Ocean Days 3rd Conference & Showcase 2026 di Intercontinental Bali Resort, Jimbaran pada Jumat 30 Januari 2026.

Pada acara tersebut, Ni Luh Puspa mengatakan memang pariwisata sangat bergantung pada citra.

Dan citra itu bisa dibangun dengan trust, lalu trust dapat muncul saat wisatawan mendapatkan pengalaman yang terbaik ketika berwisata.

Ia pun menyoroti masalah sampah memang salah satu tantangan di sektor pariwisata.

Baca juga: Bali Ocean Days 2026, Negara-Negara Kepulauan Serukan Aksi Nyata Hadapi Krisis Laut

“Untuk itu maka kami menjadikan kebersihan itu sebagai program prioritas dari Bu Menteri. Nah ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri karena ini lintas Kementerian. Untuk sampah di laut kami koordinasi terus dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terkait masalah sampah ini kan juga kalau by the law kan memang ada di Pemda ya. Tapi juga koordinasi terus dengan Pemda, dengan pemerintah Bali,” jelas Ni Luh Puspa.

Lebih lanjutnya ia mengatakan, sejak tahun 2025, Kementerian Lingkungan Hidup telah menggelar agenda bersih-bersih sampah laut dan sebagainya serta edukasi kepada masyarakat, kemudian juga bagaimana mendukung produk-produk recycle. Melalui cara tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah.

Tahun ini Danantara akan melakukan groundbreaking untuk waste to energy.

“Salah satu tiga daerah yang diprioritaskan, kalau saya tidak salah tahun ini di bulan Maret groundbreakingnya itu Bali salah satunya. Yang kita harapkan ini kemudian bisa mengatasi masalah sampah itu,” bebernya.

Ni Luh Puspa mengatakan, target wisatawan masuk ke Indonesia pada tahun 2026 sesuai dengan RPJMN berjumlah 16 hingga 17 juta.

Ia menekankan bahwa, semua destinasi adalah unggulan, tapi sesuai RPJMN terdapat di 10 destinasi prioritas dan 3 regeneratif.

Bali katanya, mencapai the highest kunjungan wisatawan di tahun 2025.

“Bali kan masih rekor 7 juta. Tapi kita tidak mau kemudian terlena dengan itu juga ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, nanti waste to energy proyek pertama itu dilakukan di Bali. Ini yang kita harapkan bisa mereduce masalah sampah,” jelasnya.

Selain proses edukasi penanganan sampah ke masyarakat harus terus dilakukan, by the law sampah itu sebenarnya menjadi wilayah kewenangan dari pemerintah daerah.

Sehingga diharapkan Pemda betul-betul concern pada masalah sampah.

“Kalau dari tingkat pusat Pak Presiden sudah concern. Salah satunya kan Pak Presiden memerintahkan Danantara untuk membangun waste to energy,” pungkasnya.

Kumpulan Artikel Bali