Tanggapi Polemik Nyepi Berbarengan dengan Idul Fitri, Dewan Minta Polda Berikan Sosialisasi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir menanggapi polemik di media sosial terkait banyaknya komentar negatif yang dilayangkan netizen usai seruan bersama Nyepi dan Idul Fitri 2026 dikeluarkan FKUB Provinsi Bali. 

Somvir mengatakan setelah melihat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 1497 Tahun 2025, Nomor: 2 Tahun 2025, dan Nomor: 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 terlihat bahwa tanggal hari suci Nyepi akan berbeda dengan tanggal perayaan Idul Fitri. 

“Tapi sekarang di kenyataannya kan beda dan belum pasti kapan idul Fitri kalau Nyepi sudah pasti tanggalnya jadi umat Islam kan masih menunggu (sidang isbat),” jelas, Somvir saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat Menjelang Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, Kamis 12 Maret 2026. 

Baca juga: Nyepi & Idul Fitri, Gubernur Bali Serukan Jaga Kerukunan Antar Umat Beragama, PHDI Tekankan Hal Ini

Lebih lanjutnya, Somvir menyarankan agar apapun kegiatan agama melibatkan toleransi.

Ia menekankan Hari Suci Nyepi berbeda dengan hari raya biasa Hindu pada umumnya.

Di mana tidak boleh ada aktivitas keluar dari rumah, tidak boleh menyalakan lampu dan tidak boleh bicara.

Sehingga dalam hal ini bagaimana agama lain bekerja sama. 

Baca juga: Ketua MUI Bali Imbau Agar Umatnya Hormati Pelaksanaan Nyepi 2026

“Maka tadi saya usulkan pada Polda Bali agar ada rapat koordinasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh cukup diikuti nantinya dan SOP-nya jelas bahwa warga agama lain boleh keluar atau cukup full di rumah saja,” imbuhnya. 

Sekarang kata Somvir, masyarakat tinggal menunggu penjelasan dari Polda Bali terlebih telah diadakan pertemuan oleh Polda Bali, Parisada, Pecalang terkait seruan bersama yang telah disepakati oleh Gubernur Bali.

“Bagaimana pelaksanaannya seperti apa itu belum jelas itu, kita menunggu harus dijelaskan bagaimana teknisnya itu kan cuma omong-omong saja bahwa ini begini,” tandasnya. 

Baca juga: PHDI Bali Sampaikan Masukan, Tekankan Agar Berpedoman Pada SKB Tiga Menteri Terkait Nyepi–Idulfitri!

Ia juga menyoroti Ketua NU dan Muhammadiyah yang tidak hadir pada rapat tadi.

Forum kerukunan agama telah mengundang dan seharusnya Ketua kedua organisasi keagamaan tersebut hadir datang dan jelaskan ke masyarakat. 

“Harusnya hadir kan NU Muhammadiyah organisasi Islam yang keinginannya bagaimana agar di DPRD bisa benar. Yang mewakili tadi ketua forum tidak datang, harusnya mereka hadir dan mengamati kita Hindu toleransi bagaimana dan beragama Islam seperti apa,” terangnya. 

Masalahnya hari suci Nyepi itu kan suatu kegiatan agama Hindu yang bersifat tertutup di rumah. Paling tidak masyarakat Bali tahu batas toleransi hingga sejauh mana. 

“Bahwa dia boleh kegiatan agamanya di rumah masing-masing kan sudah ada satu kesepakatan apakah itu akan ditiru di seluruh Bali atau di setiap kabupaten kota beda kan kita belum tahu sekarang tugasnya polisi segera umumkan kami minta Polda Bali kita minta SOP diumumkan itu agar segera masyarakat tahu yang jelas saya hanya minta teknis,” pungkasnya. (*)

Berita lainnya di Hari Raya di Bali