Pungutan Turis Masuk Bali Januari-Maret Capai Rp71,449 M

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali mencatatkan realisasi pungutan wisatawan asing (PWA) di Bali menunjukkan tren positif pada triwulan pertama 2026. 

Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya, membeberkan hingga periode Januari sampai Maret 2026, penerimaan PWA tercatat mencapai lebih dari Rp71,449 miliar.

Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: KOSTER Sebut PWA Belum Optimal, Gubernur Tanggapi Tujuh Pejabat Pemprov Dipanggil Kejagung

“Realisasi pungutan wisatawan asing januari sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp 71,449 miliar lebih. Dan naik dari bulan Januari sd Maret 2025 sebesar 11,63 persen,” ungkapnya, Selasa (14/4/2026). 

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, jumlah kunjungan wisatawan juga mengalami pertumbuhan. Untuk wisatawan mancanegara, tercatat lebih dari 1,645 juta kunjungan atau meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun lalu.

Sementara wisatawan domestik mencapai 968.313 orang atau naik sekitar 4 persen, meskipun data tersebut masih bersifat sementara.

Terkait target PWA tahun 2026, Sumarajaya menyampaikan pemerintah tetap memasang angka yang cukup tinggi, yakni Rp500 miliar.

Baca juga: Dispar Bali Ungkap Realisasi PWA 2025 di Bali, Capai Rp318 Miliar

“Yang PWA ditargetkan 500 itu, mudah-mudahan,” katanya.

Ia mengakui, target tersebut tergolong ambisius jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp369 miliar, meski secara nominal target tidak mengalami perubahan.

“Kalau targetnya kan sama dengan tahun lalu, cuma tahun lalu kan realisasinya Rp 369 miliar. Jadi itu masih tinggi targetnya,” jelasnya.

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan, Dispar Bali juga menyoroti pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mengatasi potensi wisatawan asing yang belum membayar pungutan.

Baca juga: Pemprov Bali Genjot Pendapatan PWA dan Tower Turyapada, Simak Beritanya Berikut Ini

“Mudah-mudahan kita kan terutama dengan imigrasi bisa bekerja sama sehingga kebocoran itu bisa diatasi. Bukan kebocoran sebenarnya, memang salah satu unsur yang perlu kita perbaiki adalah bekerja sama dengan pusat itu yang perlu kita optimalkan. Optimalisasi bahasanya terutama dengan pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, peran data keimigrasian menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi pungutan. (*)

Berita lainnya di Pariwisata Bali