FSPM Adakan Diskusi Publik May Day, Soroti Pekerja Sektor Pariwisata Bali 

Mereka tidak memiliki jaminan keberlanjutan kerja, sulit merencanakan masa depan, dan cenderung takut bersuara karena khawatir kontraknya tidak diperpanjang.

FSPM juga menilai model hubungan kerja yang terlalu fleksibel justru memindahkan seluruh risiko ekonomi kepada pekerja.

Saat kondisi bisnis menurun, pekerja kontrak dan harian menjadi pihak pertama yang terdampak tanpa perlindungan memadai.

Padahal, Bali merupakan salah satu penyumbang devisa pariwisata terbesar nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Ironisnya, pekerja di sektor ini justru menghadapi ketidakadilan dalam hubungan kerja.

Dalam momentum May Day 2026 ini, FSPM mendesak pemerintah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, untuk meningkatkan fungsi pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan secara maksimal.

Mereka juga mengusulkan pembentukan tim independen pengawas ketenagakerjaan yang melibatkan unsur serikat pekerja dan asosiasi pengusaha guna memperkuat deteksi pelanggaran di lapangan.

“Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian serius agar pariwisata Bali tidak tumbuh di atas kerentanan pekerja. Pariwisata berkelanjutan harus diiringi dengan pekerjaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

FSPM berharap melalui peringatan Hari Buruh ini, ke depan dapat terwujud pekerja Bali yang lebih sejahtera, bermartabat, serta memiliki kepastian dalam bekerja tanpa bayang-bayang ketidakpastian. (*)

Berita lainnya di Serikat Pekerja