Dana Punia dan Dana Dudukan Ribuan Desa Adat Bali Bakal Pakai QRIS

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menggandeng ekosistem digital untuk sistem pemungutan iuran di seluruh desa adat, mulai dari Dana Punia hingga Dana Dudukan, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. 

Upaya ini menjadi strategi seiring pencatatan manual yang rentan kesalahan, sekaligus menjawab tantangan biaya tinggi dalam menjaga kelestarian tradisi di Pulau Dewata.

Sebanyak 1.500 desa adat di Bali diserukan untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital melalui QRIS.

Baca juga: Gelar Sidak ke Pantai Suluban, Pansus TRAP DPRD Bali : Tidak Bisa Ditolerir Jelas Pelanggaran 

Melalui sistem ini, krama adat maupun wisatawan tidak lagi hanya bergantung pada uang tunai, melainkan cukup memindai kode QRIS untuk menyetorkan kewajiban atau sumbangan sukarela mereka ke kas desa.

Head of GoPay Merchants, Haryanto Tanjo, mengusung misi utama memberikan akses keuangan yang inklusif tanpa mengesampingkan kearifan lokal. 

Baca juga: 50 Bhikkhu Peserta Indonesia Walk for Peace 2026 Bakal Jalan Kaki dari Bali ke Borodudur

Ia menjelaskan bahwa aplikasi telahdidesain sangat ringan dan cepat, di mana pengurus desa hanya membutuhkan waktu kurang dari lima menit untuk mendaftar dan mulai menerima pembayaran digital.

"Kami berkolaborasi dengan Majelis Desa Adat untuk memberikan akses keuangan. Dengan QRIS, desa adat bisa menerima pembayaran iuran, Punia, hingga Dana Dudukan secara digital," ujar Haryanto di Balai Diklat Industri Denpasar, pada Jumat 8 Mei 2026.

"Ini jauh lebih sederhana, praktis, dan dapat membangun kepercayaan masyarakat karena semua transaksi tercatat otomatis," imbuhnya. 

Lebih lanjut, Haryanto menyoroti aspek keamanan dengan hadirnya inovasi GoPay Spiker, sebuah perangkat yang mengeluarkan konfirmasi suara saat pembayaran diterima. 

Teknologi ini dianggap krusial untuk mencegah penipuan di lapangan. 

Menurutnya, digitalisasi ini bukan sekadar soal tren, melainkan upaya memodernisasi administrasi desa agar lebih efisien dan memiliki audit trail yang jelas bagi warga.

Urgensi digitalisasi ini pun diamini oleh Patajuh Bandesa Agung Baga Kerjasama, Informasi, Inovasi dan Pengelolaan Data MDA Provinsi Bali, I Made Abdi Negara. 

Made Abdi menekankan bahwa menjaga napas budaya Bali memerlukan dukungan finansial yang sehat dan terkelola dengan baik. 

Instrumen seperti Dana Dudukan adalah urat nadi pembangunan desa yang harus dipastikan masuk ke kantong yang tepat.

"Menjaga tradisi, adat, budaya, dan kearifan lokal itu berbiaya mahal. Adopsi teknologi ini memastikan bahwa setiap Dudukan atau Punia yang dibayarkan oleh krama adat maupun wisatawan pasti sampai ke kas desa adat. Ini poin yang paling penting," tegasnya.