Siapkan Anggaran Rp94 Miliar, Dinas PUPR Bali Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Trotoar Tahun Ini

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Kerusakan fasilitas pejalan kaki di kawasan wisata internasional Ubud akhirnya mendapat kepastian penanganan. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali memastikan proyek perbaikan trotoar di jantung pariwisata Gianyar tersebut akan segera dieksekusi tahun ini. 

Langkah responsif ini diambil menyusul maraknya spanduk aspirasi yang dibentangkan warga sebagai bentuk protes atas kondisi trotoar yang tak kunjung dibenahi.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda, memberikan klarifikasi terkait status kewenangan jalur tersebut. 

Baca juga: Spanduk Berbalas di Ubud Viral, Satpol PP Gianyar Pilih Tidak Tertibkan

Meski trotoar di area Ubud secara administratif berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, namun khusus untuk tahun ini telah dijalin kesepakatan lintas pemerintah daerah. 

Dinas PUPR Kabupaten Gianyar dipastikan akan mengambil alih pengerjaan perbaikan di titik pusat Ubud tersebut.

"Diperbaiki tahun ini anggaranya kurang lebih Rp 9 miliar," ujarnya saat ditemui dalam pembukaan Bulan Bung Karno ke 8 di Art Center, Denpasar, Senin 1 Juni 2026.

Sementara Pemkab Gianyar fokus menata pusat Ubud, Pemprov Bali akan mengalihkan energinya untuk meremajakan infrastruktur jalan dan trotoar yang membentang dari arah selatan ke utara, tepatnya dari kawasan Tegaltamu (kawasan Patung Barong Batubulan) hingga ke Payangan.

Nusakti membeberkan bahwa proyek intervensi ini sudah menunjukkan progres administratif yang signifikan dan siap memasuki tahapan realisasi fisik dalam waktu dekat.

"Kegiatan ini sudah masuk Tender, semoga di awal Juli sudah bisa dikerjakan," ujarnya.

Secara keseluruhan, Pemprov Bali telah mengalokasikan dana yang tidak sedikit demi menjaga kelayakan infrastruktur jalan raya. 

Total anggaran yang dikucurkan untuk pemeliharaan jalan provinsi di berbagai titik mencapai kisaran Rp 94 miliar. 

Dana ini juga diprioritaskan untuk penanganan darurat, termasuk sejumlah titik jalan yang sempat lumpuh akibat bencana tanah longsor.

"Itu anggaranya untuk seluruh jalan Provinsi, panjang jalan Provinsi," jelasnya.

Untuk tahun anggaran 2026 ini, target panjang jalan provinsi yang masuk dalam radar perbaikan dan pemeliharaan mencapai kurang lebih 9 kilometer.