Raih WTP ke-13, Pemprov Bali Diingatkan Gerindra Soal Krisis Infrastruktur dan Sinyal Pusat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali baru saja mencatatkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin 8 Juni 2026. 

Namun, pencapaian administratif ini diharapkan tidak membuat jajaran pemerintah daerah terlena. 

Kritik tajam datang dari DPRD Bali, khususnya mengenai ketimpangan infrastruktur dan isu lingkungan yang masih terabaikan. 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali, I Gede Harja Astawa, mengingatkan agar Pemprov Bali segera berbenah dan melihat realita di lapangan. 

Baca juga: Sambut Piala Dunia 2026: Wayan Sukadana Berpesan untuk Talenta Muda Bali Jangan Cuma Lihat Skor

Ia menyoroti bagaimana fasilitas publik di beberapa wilayah masih jauh dari kata memadai.

"Masukan bagi saya itu penting, agar kebutuhan riil masyarakat di bawah terpenuhi, terutama infrastruktur,”

“Kami masih melihat, khususnya di Buleleng, ada jalan rusak dibiarkan ketika masyarakat teriak-teriak baru ditindaklanjuti," jelasnya pada, Selasa 9 Juni 2026. 

Menurut Harja, persoalan infrastruktur bukan sekadar isu permukaan. Minimnya penerangan jalan umum di berbagai sudut pulau Bali juga menjadi potret buram yang terus dikeluhkan warga, terutama saat anggota dewan turun ke lapangan guna menyerap aspirasi.

"Ketika kami reses, bertanya kepada kepala desa maupun kepala dusun, mereka menyampaikan keluhannya bahwa di jalan-jalan penerangan jalan tidak ada," bebernya.

Tidak hanya masalah fasilitas jalan, Harja juga mengkritik keras apa yang ia sebut sebagai sikap masa bodoh dari pihak pemerintah daerah terkait perusakan lingkungan, seperti alih fungsi lahan dan proyek reklamasi yang menabrak aturan tata ruang.

Baca juga: Dinas Perikanan Denpasar Berikan Bantuan 25 Ribu Benih Lele Kepada 5 Kelompok Pembudidaya Ikan

"Kemudian yang lebih penting lagi, ada sikap apatis dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap pembabatan hutan dan reklamasi, seperti di Bukit Ser yang dibiarkan saja," jelasnya.

Di sisi lain, Harja menangkap adanya kejanggalan politik dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Bali. 

Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Pulau Dewata baru-baru ini.

Absennya para kepala daerah dalam menyambut maupun mendampingi orang nomor satu di Indonesia tersebut memicu tanda tanya besar. Alih-alih didampingi pejabat pemprov, Presiden Prabowo justru memanggil Ketua DPD Gerindra Bali, Made Muliawan Arya, untuk bertemu secara khusus.

"Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kehadiran Pak Prabowo, saya terus berpikir, kenapa ya tidak ada pejabat yang mendampingi?”

“Tidak ada pejabat yang hadir pada kunjungan beliau itu. Bagi saya ini aneh, sinyal apakah ini?”

“Kan aneh, apakah Pak Prabowo tidak ingin dijemput karena akan ada sesuatu dalam tanda petik di Bali?" tanyanya.

"Apakah ini soal politik? Apakah kalau tidak mau dijemput, Ketua DPD kami (DPD Gerindra Bali) kok diminta bertemu di The Meru?" ungkapnya.

Baca juga: Kronologi Ford Everest Terperosok ke Jurang 3 Meter, Panik di Tanjakan Wisata Kaldera Kintamani Bali

Anggota Komisi DPRD Bali ini menduga ada agenda tersirat atau semacam 'kejutan' hukum dan politik yang sedang dipersiapkan oleh pusat untuk wilayah Bali.

"Hati saya berpikir, apakah ini sebuah sinyal terjadi bersih-bersih dalam tanda petik? Saya juga bingung, aneh ini,”

“Menjadi pertanyaan saya, mudah-mudahan kecurigaan saya di pusat sebagai perbandingan. Tiba-tiba pimpinan BGN diganti, besoknya sudah dijemput, insting politik saya bicara seperti itu,”

“Insting politik saya menangkap ini seperti sinyal ada sesuatu di Bali, di kalangan Pemprov atau Pemkab,”

“Tidakkah ada sesuatu dalam tanda petik sehingga beliau tidak didampingi atau tidak ingin didampingi? Saya masih bertanya-tanya ini," cetusnya.

Menutup pandangannya, Harja menegaskan agar status WTP ke-13 ini tidak sekadar menjadi kosmetik politik atau perayaan formalitas semata. 

Catatan dan rekomendasi dari BPK harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan riil yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas.

"Bagi saya jangan hanya menjadi euforia formal, tapi justru dipakai sebagai cambuk untuk lebih memperhatikan kebutuhan infrastruktur masyarakat," pungkasnya.