Harga Pertamax Naik, Ini Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Bali Menurut Prof Raka Suardana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Per 10 Juni 2026 kemarin, harga Pertamax resmi mengalami kenaikan.

Kenaikan ini cukup tinggi yakni 32 persen atau yang sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Kondisi ini dikhawatirkan oleh masyarakat akan berdampak pada kenaikan harga barang. 

Terkait kenaikan harga Pertamax ini, pengamat ekonomi yang juga akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana menyebut, kenaikan harga Pertamax tersebut merupakan bagian dari penyesuaian terhadap dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Baca juga: PESAN TEGAS! KLH dan Pemprov Wajibkan Warga Bali Pilah Sampah 100 Persen Mulai 1 Juli 

"Dari sisi kebijakan, urgensi kenaikan ini dapat dipahami untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi dan kesehatan keuangan sektor energi nasional," kata Prof Raka Suardana, Kamis, 11 Juni 2026.

Meski demikian, menurutnya pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa penyesuaian harga tersebut tetap dilakukan secara terukur.

Baca juga: TRAGIS, Suami di Jembrana Nekat Ulah Pati Dihadapan Istri dan Anak, Terungkap Pemicunya

Sehingga hal itu tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat.

Sementara itu, untuk ekonomi Bali secara keseluruhan, ia memperkirakan dampak kenaikan harga Pertamax ini tidak terlalu besar.

"Perkiraan saya tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap perekonomian Bali secara keseluruhan. Karena sebagian besar aktivitas ekonomi dan transportasi masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi," ungkapnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga relatif memiliki daya tahan lebih baik terhadap perubahan harga energi. 

Meski demikian, ia mengatakan kenaikan harga Pertamax berpotensi meningkatkan biaya transportasi, distribusi barang, dan operasional usaha tertentu.

Sehingga kondisi ini dapat memberikan tekanan terbatas terhadap inflasi dan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat pengguna BBM non-subsidi secara rutin. (*)