Efisiensi Capai Rp50 Miliar, TPP Pegawai Pemkab Buleleng Dipotong, Bupati: Saya juga Perasaan

TRIBUN-BALI.COM, BULELENG - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkab Buleleng terancam dipotong selama setahun.

Langkah ekstrem ini diambil untuk menutup kekurangan anggaran akibat efisiensi. 

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra menjelaskan, pada tahun 2026 keuangan daerah mengalami efisiensi cukup besar, yakni senilai Rp50 miliar lebih.

Jumlah ini terdiri dari penurunan dana transfer keuangan daerah dan desa senilai Rp25,17 miliar, serta penyesuaian Bagi Hasil Pajak (BHP) Provinsi ke Buleleng senilai Rp30 miliar. 

Baca juga: RUSAK Bangunan Wantilan Kawasan Pura Jagatnatha, Perbaikan Terkendala Anggaran!

"Selain itu belanja pegawai juga berpengaruh. Belanja pegawai kami terlalu tinggi, yakni di angka 43 persen."

"Terlebih gaji PPPK dibebankan pada Pemkab Buleleng. Mengenai hal ini, kami akan komunikasi ke pemerintah pusat, supaya tidak terjadi pemotongan DAU untuk pemkab Buleleng," ujarnya, Minggu (7/12/2025). 

Menyikapi pemangkasan anggaran ini, Sutjidra mengaku pihaknya telah melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Solusinya yakni melakukan efisiensi besar-besaran. Di mana salah satu rancangannya yakni pemotongan TPP selama setahun. 

Baca juga: Menkeu Purbaya Resmikan Rusun ASN Kemenkeu di Renon, Habiskan Anggaran Rp54 Miliar 

"Rancangannya pemangkasan TPP ini setahun. Bahkan TPP gaji ke 13 dan 14 dipotong 50 persen," ucapnya. 

Kendati demikian, mantan wakil Bupati dua periode ini menegaskan hanya pegawai golongan tertentu saja yang kena potongan TPP.

Ia juga menegaskan bahwa pemotongan TPP masih berupa rancangan dan belum final. 

"Jadi pejabat-pejabat yang baru dilantik kemarin, mereka 'ketiban' pemotongan. Kalau yang (pegawai) kecil-kecil tidak (dipotong). Saya juga ada perasaan (tidak enak hati), tapi mau tidak mau ini harus dilakukan untuk menyelamatkan APBD," imbuhnya. 

Baca juga: Koster Sebut Sisa Utang PEN Lunas Tahun 2028, Defisit Anggaran Diperkirakan Capai Rp834 M di 2026

Selain TPP, rancangan efisiensi juga menyasar sumber anggaran lain.

Seperti anggaran makan-minum di organisasi perangkat daerah. Mulai dari OPD, Bagian, hingga Kecamatan.

"Anggaran makan-minum organ-organ daripada Pemkab, semua dipotong sampai 75 persen. Selain itu anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga perjalanan dinas juga kena efisiensi," sebutnya. 

Baca juga: RSUD Wangaya Bali Akan Bangun Poliklinik Terpusat Berlantai 5 di Tahun 2026, Anggaran Rp 100 Miliar

Kendati banyak melakukan efisiensi, Sutjidra menegaskan sejumlah program prioritas di berbagai bidang tetap berlajan.

Sebab, anggaran yang diefisiensi ini selanjutnya dialihkan untuk kegiatan operasional OPD.

"Pemotongan ini selanjutnya untuk dana operasional, agar masing-masing (OPD) bisa tetap jalan," tandasnya. (*)

Berita lainnya di Efisiensi Anggaran