TUNGGU Kesempatan Usulkan Program Daerah ke Pusat, Bupati Buleleng Sutjidra Hadiri Rakornas 2026!

TRIBUN-BALI.COM - Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengajukan usulan program pembangunan infrastruktur daerah kepada pemerintah pusat. Ini karena banyak anggaran infrastruktur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami efisiensi. 

Hal tersebut diungkapkan Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra disela menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat 2026 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). 

Sutjidra menjelaskan, Rakornas dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan diikuti oleh unsur pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan diawali dengan pemberian taklimat dari Presiden yang berlangsung lebih dari dua jam, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua setelah istirahat.

Baca juga: SEMPAT Buron, DBM Ditangkap di Sukawati, Berbekal Rekaman CCTV, Maling Kotak Amal Ditangkap Polisi!

Baca juga: AMBRUK IHSG 4,88 Persen ke 7.922, MBMA, MDKA dan EMTK Masuk Top Losers LQ45 

"Pak Presiden langsung memberikan arahan. Intinya terkait sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung program-program pemerintah pusat," ujar Sutjidra.

Dalam Rakornas tersebut, lanjut Sutjidra, juga dibahas sejumlah program prioritas Presiden, capaian kinerja pemerintah, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada daerah.

Terkait peluang pengajuan program daerah ke pemerintah pusat, Sutjidra mengatakan belum ada kesempatan. Namun demikian, Pemkab Buleleng tetap menunggu peluang untuk menyampaikan usulan apabila ada kesempatan.

"Kalau ada kesempatan, kami pasti akan usulkan. Tentunya melalui koordinasi dengan Pak Gubernur. Kemarin kami sudah mengusulkan terkait infrastruktur, namun DAK sekarang semuanya ditarik ke pusat. Mudah-mudahan usulan tersebut bisa diakomodir," harapnya. 

Rakornas Pemerintah Pusat Tahun 2026 tersebut berlangsung selama satu hari penuh dan berakhir sekitar pukul 17.30 Wita. Kegiatan ini diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, unsur Forkopimda, serta ketua DPRD dari seluruh Indonesia. (mer)