Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Berita Buleleng

Pemkab Buleleng Kaji Penyesuaian Proyek, Buka Peluang Adendum 10 Persen Imbas Kenaikan BBM

Pemkab Buleleng Kaji Penyesuaian Proyek, Buka Peluang Adendum 10 Persen Imbas Kenaikan BBM

Tayang:
Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra 

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Buleleng mengakui kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak pada proyek konstruksi. Pemerintah kini mengkaji skema penyesuaian, termasuk membuka peluang adendum kontrak hingga 10 persen untuk mengantisipasi lonjakan biaya di lapangan.

Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, mengatakan dampak tersebut terutama terasa pada penggunaan alat berat dan operasional proyek yang bergantung pada BBM.

"Secara tidak langsung pasti ada dampaknya. Di proyek pasti menggunakan BBM, misalnya untuk alat berat dan sebagainya. Idealnya memang harus dihitung ada eskalasi harga," ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Baca juga: DIGEREBEK Lagi Ngamar di Bali, Tiga WNA Ini Tak Berkutik, Terungkap Modus Operandinya

Menurutnya, kenaikan harga BBM yang cukup signifikan turut memengaruhi perhitungan biaya proyek, sehingga diperlukan kajian untuk menyesuaikan kondisi di lapangan. Saat ini, pihaknya masih melakukan perhitungan serta berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi Bali dan Kementerian PUPR guna menentukan langkah yang tepat.

Di sisi lain, Adiptha menegaskan kontraktor tetap terikat kontrak kerja yang telah disepakati. Sehingga penyesuaian tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan regulasi.

Baca juga: KRONOLOGI LENGKAP Sejoli Meninggal Usai Kecelakaan Tragis di Jalan Mahendradatta Denpasar

"Di satu sisi mereka terikat kontrak, tapi di sisi lain ada eskalasi harga. Kita akan cari titik tengahnya supaya tidak merugikan rekanan," jelasnya.


Salah satu opsi yang dikaji adalah penyesuaian melalui mekanisme adendum kontrak. Dalam regulasi, terdapat ruang perubahan nilai pekerjaan hingga 10 persen, tergantung kondisi di lapangan.


"Memang ada space (ruang) sekitar 10 persen untuk adendum. Itu dimungkinkan, tergantung situasi dan kondisi," ungkapnya.


Sementara itu, terkait ketersediaan BBM non-subsidi di wilayah Buleleng, Adiptha memastikan tidak terdapat kendala berarti. "Untuk proyek aman. Tidak ada masalah ketersediaan BBM," pungkasnya. (mer)

 

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved