Pastikan Tak Tambah Anggaran Meski Harga BBM Naik, Simak Keterangan BKAD Buleleng

TRIBUN-BALI.COM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi juga berdampak di sektor pemerintahan. Terlebih kenaikan harga terjadi ditengah kebijakan efisiensi anggaran. 

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Made Pasda Gunawan, mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi tantangan dalam pengendalian belanja daerah. Sebab sesuai regulasi, kendaraan dinas operasional wajib menggunakan BBM non-subsidi. 

"Rata-rata kendaraan dinas menggunakan BBM jenis pertamina dex di mana harga sebelumnya Rp14.500 per liter, kini Rp27.900 per liter. Memang cukup signifikan naiknya," ucap dia, Senin (4/5). 

Baca juga: AJUKAN 722 Formasi PNS Khusus Guru & Tenaga Kesehatan, Pemkab Badung Tunggu Persetujuan KemenpanRB

Baca juga: GALAU Guru Honorer Tentang SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, Wibawa: Ini Membuat Dilematis

Saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyesuaian anggaran BBM dalam setahun, mengacu harga terbaru. Kendati demikian, Pasda menegaskan penyesuaian ini tidak menambah anggaran.

"Prinsip dari kebijakan ini justru untuk mengurangi, bukan menambah anggaran," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menerapkan berbagai langkah strategis untuk penghematan anggaran. Misalnya mengurangi perjalanan dinas dan beralih ke rapat daring menggunakan aplikasi konferensi video. "Dari hasil evaluasi kami, realisasi anggaran menunjukkan tren penurunan," ucapnya.

Untuk periode Maret hingga April, rata-rata efisiensi belanja BBM masih berada di kisaran 3 sampai 5 persen. Yakni dari Rp692 juta menjadi Rp670 juta. 

Pemkab Buleleng akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan efisiensi tersebut, terutama memasuki realisasi anggaran Mei dan bulan berikutnya. "Harapannya bisa meningkat hingga 10 persen," imbuh Pasda.

Penghematan belanja BBM juga dilakukan dengan memanfaatkan bus ataupun minibus untuk mengangkut rombongan. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengungkapkan upaya ini sudah dilakukan. Bahkan sebelum kenaikan harga BBM non-subsidi.

"Seperti kemarin, kan saat ini kita ada festival kecamatan sampai menjelang bulan Juni. Itu OPD-OPD kumpul di kantor, kemudian berangkat bersama dengan mobil Hiace," ucapnya.

Pola ini juga diterapkan dalam perjalanan dinas ke luar daerah, seperti saat kegiatan persembahyangan ke Besakih. "Ke Besakih juga kita naik bus. Kemarin dua bus dan dua Hiace sudah cukup," katanya.

Menurutnya, langkah ini mampu menekan penggunaan kendaraan dinas secara signifikan, yang sebelumnya bisa mencapai puluhan unit mobil kecil. Selain lebih efisien dari sisi jumlah kendaraan, penggunaan bus juga dinilai lebih hemat dari sisi biaya operasional.

"Kalau satu Kijang pulang-pergi bisa Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Kalau 10 Kijang berarti sekitar Rp6 juta. Sementara bus hanya sekitar Rp1,5 juta," jelasnya.

Ia menegaskan, pola penggunaan kendaraan bersama akan terus didorong sebagai bagian dari efisiensi anggaran, khususnya di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi. (mer)