Pemkab Buleleng Berhasil Raih WTP ke-13, DPRD Buleleng Sebut Fiskal Daerah Masih Tertekan Belanja

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Kabupaten Buleleng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), belum lama ini. 

Namun, capaian tersebut dinilai tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata.

Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan raihan WTP menunjukkan tata kelola administrasi dan pemerintahan di Kabupaten Buleleng berjalan dengan baik. 

Meski demikian, masih terdapat sejumlah persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dituntaskan akibat keterbatasan fiskal daerah.

Baca juga: 8 Rekomendasi Smartwatch Rp300-400 Ribuan Juni 2026, Wearable dengan Kualitas Tahan Banting

"Kita mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Buleleng atas raihan WTP,”

“Ini memberikan sinyal bahwa tata kelola administrasi dan pemerintahan di Buleleng sudah sangat baik,”

“Tetapi kalau dikorelasikan dengan apa yang masih dianggap kurang oleh masyarakat, ini persoalan fiskal," ucapnya, Rabu (17/6/2026). 

Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. 

Salah satu penyebabnya adalah tingginya belanja pegawai yang harus ditanggung daerah. 

Arya menjelaskan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan kewajiban yang harus dijalankan pemerintah daerah. 

Baca juga: DIBUKA 25 Juni 2026! Pendaftaran SPMB Tingkat SMA T.A 2026/2027 Masuk Tahap 1, Ini cara Daftar

Namun di sisi lain, kondisi tersebut turut membatasi ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan lainnya.

"Bukan kita pamrih, tidak. Kadang-kadang (belanja pegawai) seolah mengabaikan kepentingan lain seperti kerusakan jalan dan sebagainya,”

“Padahal pemerintah harus melihat Buleleng secara makro dan menentukan skala prioritas yang harus diselesaikan," katanya.

DPRD Buleleng mendorong adanya keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah, terutama dalam membantu pembiayaan kebutuhan tenaga PPPK yang menjadi tanggung jawab daerah.

Ia mengungkapkan belanja pegawai di Kabupaten Buleleng saat ini mencapai sekitar Rp510 miliar.