Pemkab Buleleng Berhasil Raih WTP ke-13, DPRD Buleleng Sebut Fiskal Daerah Masih Tertekan Belanja

Jika pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan terhadap kebutuhan pegawai, khususnya PPPK, maka sebagian anggaran daerah dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau misalnya 50 persen dibantu pemerintah pusat, sekitar Rp250 miliar bisa kita arahkan untuk pembangunan jalan,”

“Dengan asumsi Rp2 miliar per kilometer, hampir 50 kilometer jalan bisa dibangun dengan kondisi yang baik," katanya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna telah menginventarisasi berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027.

Menurut Arya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Termasuk kerusakan infrastruktur jalan yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

Baca juga: VIDEO Viral Bule Baku Hantam di Canggu Bali, Adu Jotos di Tengah Jalan hingga Bikin Macet

"Pak Bupati mendengar dan menginventarisir apa yang harus dikerjakan, kemudian dirancang di anggaran 2027,”

“Memang tidak mungkin memuaskan seluruh keinginan masyarakat, tetapi minimal persoalan yang paling urgen bisa diselesaikan," ujarnya.

Terkait prioritas pembangunan, Arya menegaskan perbaikan jalan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah pada tahun 2027.

Sementara terkait hasil pemeriksaan BPK, Arya mengakui masih terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti. 

Namun menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan rekomendasi yang diberikan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik.

"Memang ada beberapa catatan dan temuan yang harus diselesaikan. Tetapi kita terus berupaya melakukan perbaikan,”

“Yang paling penting bagaimana fiskal daerah ini tetap kuat, karena tanpa dukungan anggaran, program pembangunan akan sulit dijalankan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mempertahankan opini WTP ke-12 secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas LKPD Tahun Anggaran 2025. 

Raihan tersebut diterima Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Buleleng pada Senin (8/6/2026).

Pemkab Buleleng menyebut capaian itu sebagai bukti komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. (mer)