BWS Siapkan 500 Sandbag, Dewan Denpasar Dorong Penanganan Abrasi Pantai Muntig Sidakarya

TRIBUN-BALI.COM - Komisi I dan III DPRD Kota Denpasar menggelar rapat bersama Balai Wilayah Sungai (BWD) Bali Penida, Rabu, (4/2) di kantor BWS. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut berkaitan dengan permasalahan abrasi di kawasan Pantai Muntig, Sidakarya, Denpasar.

Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra mengatakan keberadaan abrasi di pantai tersebut kian mengkhawatirkan. Meskipun telah terisi kantong pasir, namun hal itu belum bisa menahan abrasi.

"Tumpukan kantong pasirnya baru tiga tumpuk sehingga belum bisa menahan abrasi. Kalau bisa harus lebih. Mungkin itu yang kami harapkan dalam waktu dekat," kata Suadi Putra.

Suadi menambahkan, ketika pasang, pelinggih yang berada paling dekat pantai selalu terendam. Sehingga menurutnya, penanganan abrasi tersebut harus dilakukan segera agar tak sampai menggerus penataan tempat melasti yang dilakukan Pemkot Denpasar.

Baca juga: PEMKOT Perbaiki Tembok Panyengker hingga Pelinggih di 11 SD, Anggaran Perbaikan Rp 6,4 Miliar

Baca juga: SENIN Depan Panggil Pemilik Usaha, Sidak Bangunan Wedding Chapel di Atas Tebing, Izin Belum Lengkap!

Suadi juga menyebut tempat tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Sidakarya khususnya untuk kegiatan melasti dan kegiatan adat lainnya. Tak hanya itu, Suadi juga meminta agar ada program jangka panjang untuk menanggulangi abrasi di pesisir.

Sekretaris PUPR Kota Denpasar, Putu Tony Marthana Wijaya memaparkan, penataan Muntig Sidakarya dilakukan melalui usulan dari Desa Sidakarya. Penataan ini menelan anggaran Rp 19 miliar dan rencananya akan diserahkan ke desa adat.

Namun pihaknya mengaku memiliki keterbatasan kewenangan dalam penanganan abrasi di pantai. Sehingga hal ini menjadi rawan akan berdampak pada penataan yang telah dilakukan.

"Kami berharap dari BWS menindaklanjuti bagaimana ke depannya, agar apa yang ditata masih bisa eksis ke depannya. Kami harap ada kerjasama terkait penanganan pantai tersebut," paparnya.

Terkait hal itu, Kepala BWS Bali-Penida, Gunawan Suntoro mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan sandbag untuk penanganan sementara abrasi. Pihaknya berencana memberikan 500 sandbag, namun mengaku memiliki keterbatasan alat berat.

Sehingga, BWS mendorong kolaborasi dengan Dinas PUPR untuk penggunaan alat berat dalam pengisian pasirnya. Terkait penanganan lebih lanjut, pihaknya mengaku akan melakukan pengajuan ke pusat.

Pengajuan tersebut dijadwalkan pertengahan tahun 2026 untuk tahun anggaran 2027. Namun pihaknya mengaku harus mampu memberikan pertimbangan agar pengajuan diterima, termasuk memberikan manfaat lebih dari satu.

Selain itu diperlukan berbagai tahapan lainnya dimulai pemantauan dan identifikasi, pengukuran topografi pantai, pemantauan gelombang atau ombak, daya dukung tanah, hingga dukungan lingkungan.

"Dengan adanya pura dan tempat melasti kami harap itu bisa jadi pertimbangan. Karena presiden saat ini fokus pada pangan, untuk anggaran perbaikan abrasi ada tapi porsinya tidak banyak," paparnya. (sup)

Kawasan Tak Ternilai

Terkait kebermanfaatan, anggota Komisi III, Agus Wirajaya pun mengatakan benefit dari kawasan tersebut tak ternilai. Karena bukan semata untuk ekonomi namun keagamaan.

Bahkan bukan hanya dimanfaatkan umat Hindu namun juga umat Budha, Konghucu, bahkan Kristen untuk melarung abu jenazah kremasi.
 
"Kami umat Budha biasanya melarung di Pantai Bangsal, Sanur. Namun dengan kondisi wisatawan banyak, agak sulit masuk.

Keberadaan buat saudara non Hindu juga sangat perlu. Kebutuhan ruang aktivitas upacara," katanya. Nantinya hal tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk pengajuan ke pusat. (sup)