Hasil Survei, 30 Persen Warga Denpasar Pilah Sampah dari Rumah

TRIBUN-BALI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bekerjasama dengan Universitas Udayana (Unud) menggelar survei terkait pemilahan sampah yang dilakukan masyarakat Denpasar. 

Dari hasil survei tersebut, sebanyak 30 persen warga telah memilah sampah di sumbernya atau rumah. 

“Kami lakukan survei, 30 persen warga di Denpasar sudah mulai memilah sampah. Jumlah ini cukup tinggi. Ini harus dijaga agar tidak hilang,” kata Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara.

Sementara itu, sebanyak 53,8 persen warga menyatakan baru memilah sampah secara kadang-kadang. Sementara 15,8 persen lainnya mengaku tidak pernah memilah sampah sama sekali. Selain itu, survei juga dilakukan untuk ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah.

Hasil survei menunjukkan 25,8 persen warga yang memiliki akses ke fasilitas pengelolaan sampah yang benar-benar aktif di lingkungannya.

Baca juga: POLEMIK Urusan PBI BPJS Kesehatan, FSKMP Resmi Laporkan Jaya Negara ke Bareskrim Polri

Baca juga: OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Kamadana, Rasio KPMM Kurang dari 12 Persen, Tata Kelola Masalah Serius

Kemudian sebanyak 25,5 persen warga menyebut fasilitas tersedia namun tidak aktif. Sebanyak 29,3 persen warga bahkan menyatakan tidak ada fasilitas pengelolaan sampah di wilayah mereka.

Terkait operasional pengangkutan, survei menunjukkan bahwa performa petugas cukup terlihat oleh publik. Sebanyak 54,5 persen responden mengaku pernah melihat langsung proses pengangkutan sampah.

Namun, 45 persen sisanya mengaku tidak pernah melihat proses tersebut, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan waktu pengangkutan atau lokasi tempat tinggal.

Meski layanan pengangkutan berjalan, gangguan akibat tumpukan sampah masih dirasakan oleh sebagian warga.

Tercatat 12 persen warga mengaku sering terganggu oleh tumpukan sampah, sementara mayoritas atau 42 persen warga menyatakan gangguan tersebut terjadi kadang-kadang.

Untuk penanganan sampah di Denpasar, Jaya Negara mengatakan pihaknya melakukan melakukan pengadaan mesin dengan kapasitas 500 ton.

Mesin ini ditarget beroperasi penuh pada bulan Juli 2026. “500 ton tapi itu bulan Juli baru, artinya sampai bulan Juli baru bisa operasional,” paparnya.

Mesin tersebut akan dipasang dengan kapasitas 200 ton di TPST Tahura 2,100 ton Tahura 1, dan 200 ton lagi satu di Kesiman Kertalangu. “Tapi kami harus sosialisasi dulu yang di Kertalangu ini,” imbuhnya.

Sementara terkait dengan penutupan TPA Suwung, Jaya Negara bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa akan menemui Menteri Lingkungan Hidup (LH) pada 20 Februari 2026.

Sebelumnya, ketiga pimpinan daerah tersebut  sempat akan bertemu Menteri LH pada 16 Februari, namun dijadwalkan ulang. (sup)