Usai Dilaporkan ke Mabes Polri, Kini Wali Kota Denpasar Diteror! 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pernyataan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan terus memanas.

Setelah Jaya Negara resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri, kini sang wali kota mendapatkan teror dari orang-orang tak dikenal (OTK) di Denpasar.

Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP) sebelumnya resmi melayangkan laporan ke Bareskrim Polri pada Kamis, 19 Februari 2026 siang.

FSKMP melaporkan Jaya Negara terkait pernyataan mengenai penonaktifan PBI BPJS Kesehatan desil 6 – 10 yang dinilai sebagai fitnah terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Walikota Denpasar Banjir Dukungan, Masyarakat dan Pegawai Suarakan Tagline Kami Bersama Walikota

Laporan oleh Law Office S Advocate & Partners ini ditujukan kepada Wakabareskrim dengan jenis laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS).

Koordinator FSKMP, Purwanto M. Ali berharap laporan FSKMP dapat diterima dan segera diproses oleh Bareskrim Mabes Polri.

Purwanto mengatakan, meskipun Walikota Denpasar telah menyampaikan permohonan maaf dan mengaku keliru dalam memahami Inpres tersebut, ia menyebut dampak dari pernyataan awal tersebut terus meluas di media sosial. 

Menurutnya, narasi awal yang masih beredar tersebut kini menjadi konsumsi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyudutkan pemerintah pusat.

Baca juga: Terkait Penyerangan Kantor BPJS dan Spanduk Walikota Pembohong, Ini Tanggapan Pemkot Denpasar

"Nah, ini dampak ini yang sangat merugikan, itu nggak bisa dibendung namanya netizen, kan begitu. Pihak-pihak yang anti-pemerintah, yang anti presiden kan terus menggoreng ini. Nah ini masalahnya. Itulah yang kami anggap bahwa pernyataan pertama yang ceroboh itu sebagai fitnah kepada Presiden."

"Ya kan, dan sudah diakui bahwa dia keliru kan begitu. Tapi nggak memikirkan dampaknya di dunia digital kayak sekarang ini, zaman medsos sekarang ini, pejabat ngomong keliru bisa digoreng," katanya.

"Ini seolah-olah Presiden itu nggak pro-rakyat, yang pro-rakyat itu Walikota Denpasar doang, kan begitu kesannya. Ini kan disayangkan. Inpres itu kan sudah Februari tahun 2025, setahun yang lalu. Kenapa baru sekarang?" imbuhnya.

Selain sebagai Koordinator FSKMP, Purwanto juga merupakan Ketua Umum Relawan Komandan Prabowo-Rakabuming (Koprabu).

Sementara FSKMP disebut-sebut merupakan forum silaturahmi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari relawan, komunitas rumah susun, hingga kelompok disabilitas. 

Teror Spanduk “Wali Kota Pembohong”

Dua hari berselang setelah resmi dilaporkan ke Mabes Polri, kini Wali Kota Denpasar mendapatkan teror, Sabtu 21 Februari 2026 malam.