7 Pejabat Pemkot Denpasar Akan Pensiun di Tahun 2026

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Tahun 2026 ini, ada tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Pemerintah Kota Denpasar akan pensiun. 

Sebelumnya, dua di antaranya telah pensiun pada bulan April 2026 lalu.

"Dua orang sudah pensiun per April, sekarang ada tujuh lagi yang akan pensiun di tahun 2026 ini," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, I Wayan Sudiana.

Baca juga: BEM Universitas Udayana Akan Ajukan 5 Tuntutan Aksi Bali Darurat Sampah 

Menurut Sudiana, masa pensiun tersebut berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2026. 

Sejumlah jabatan yang akan ditinggalkan tersebar di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) strategis.

Baca juga: Diam-diam Pertamina Naikkan Harga BBM, Pertamina Dex Jadi Rp 23.900 Per Liter

Seiring dengan itu, pemerintah akan menyiapkan pengisian jabatan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Beberapa pejabat yang akan pensiun diantaranya, I Gusti Agung Sri Wetrawati sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pensiun sudah per 1 April 2026.

Pada waktu yang sama, Ida Bagus Mayun Suryawangsa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan juga pensiun per 1 April 2026. 

Lalu Anak Agung Ngurah Bagus Airawata yang akan memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai 1 Mei 2026.

Selanjutnya, pejabat yang pensiun per 1 Juni 2026, I Wayan Sudiana yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM, bersamaan dengan I Dewa Made Agung yang menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Di sektor pertanian, Anak Agung Gde Bayu Brahmasta juga akan pensiun sebagai Kepala Dinas Pertanian pada 1 September 2026. 

Sementara itu, posisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah I Made Pasek Mandira pensiun mulai 1 November 2026.

Terkait pengisian kekosongan, pihaknya memastikan sesuai ketentuan sehingga pelayanan publik tetap berlangsung tanpa hambatan. 

"Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun ada pejabat yang memasuki masa pensiun," katanya. (*)