Isu Kenaikan BBM, Bupati Gianyar Tak Setuju Anggaran MBG Dialihkan Ke Subsidi BBM

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dampak perang Timur Tengah, membuat sejumlah pihak meminta agar anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk subsidi BBM. 

Hal tersebut supaya BBM tidak mengalami kenaikan harga, yang tentunya akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok.

Bupati Gianyar, I Made Mahayastra tidak setuju terkait pengalihan anggaran MBG menjadi subsidi BBM.

Karena menurut dia, MBG di Kabupaten Gianyar berjalan bagus, dan tidak ada laporan negatif dari masyarakat terkait program ini.

Baca juga: Alihkan Dana MBG, Kenaikan Harga BBM Opsi Terakhir

"Tidak boleh begitu (mengalihkan anggaran MBG untuk subsidi BBM), kami di Pemkab Gianyar sangat mendukung adanya MBG, selama ini sudah berjalan bagus, tidak ada keluhan dari masyarakat," ujar Mahayastra saat ditemui usai sidang di DPRD Gianyar, Senin 30 Maret 2026.

Terkait isu harga BBM yang akan naik dampak perang Timur Tengah, Mahayastra meminta agar masyarakat tidak panik. 

Memang, kata dia, selama ini BBM merupakan sapah satu kebutuhan vital masyarakat. 

Karena itu, pihaknya pun akan melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan pengawasan agar tidak terjadi penimbunan, yang menyebabkan BBM langka.

Sementara dalam menghemat BBM, Mahayastra mengatakan, pihaknya di Pemkab Gianyar telah bersiap untuk menerapkan Work From Home (WFH) minimal sekali dalam sepekan. 

Namun dalam penerapannya, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kami sudah bersiap untuk WFH, sebagai salah satu langkah menghemat BBM. Namun kapan penerapannya, kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat," tegasnya.

Politikus PDIP asal Payangan tersebut meminta agar masyarakat tidak panik buying. Sebab hal tersebut justru akan menjadi celah oknum mempermainkan harga pasar. 

"Kita jalani hari seperti biasa, sembari menunggu arahan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Sementara itu, lembaga DPRD Gianyar melalui Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati mengatakan, di tengah kondisi global yang tidak menentu, Pemkab Gianyar diminta merasionalisasi penggunaan anggaran daerah. 

Serta tetap menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melakukan pendapatan ulang wajib pajak daerah dalam hal ini, akomodasi pariwisata. Supaya tidak ada kebocoran pajak.