Alihkan Dana MBG, Kenaikan Harga BBM Opsi Terakhir

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sejumlah negara mengalami krisis bahan bakar minyak (BBM) imbas terganggunya jalur distribusi minyak di Selat Hormuz akibat perang Israel-Amerika Serikat Vs Iran. Ancaman kriris pun kini dihadapi Indonesia.

Untuk mengantisipasi krisis energi ini, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mendorong agar dilakukan realokasi anggaran oleh pemerintah untuk subsidi BBM.

Program yang memakan anggaran jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara bisa dialihkan ke kebutuhan energi.

"Nah program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional," ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu 29 Maret 2026.

Baca juga: BBM Non Subsidi Naik, Ini Rincian Harga Terbaru di Bali, Pertamax Tembus Rp12.300

Pemerintah diminta lebih cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman. 

Kalaupun harus menempuh menaikkan subsidi BBM, dia berharap upaya tersebut ditempuh di paling akhir, setelah seluruh opsi sudah dilakukan.

"Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita," ucap dia.

Telisa pun berharap pemerintah tak menaikkan harga BBM sebagai solusi mengatasi krisis. Dikhawatirkan dampaknya sangat besar jika harga BBM naik.

"Harapannya ini temporer sehingga opsi menaikkan harga BBM, sekali lagi, adalah opsi yang terakhir," tandas Telisa.

Diketahui, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global.

Beberapa negara tetangga seperti halnya Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Pemerintah Kamboja sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya.

Sementara Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen.

Di tengah krisis energi global, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis.

Pemerintah baru sebatas memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai BBM dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kegiatan sekolah dari rumah.