Demi Jaga Subak, Warga Samplangan Bali Sepakat Tolak Pembangunan Jembatan

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Rencana I Ketut Ngurah Semadi membangun jembatan di atas aliran subak di Jalan Tukad Petanu, Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Bali, tidak bisa terwujud. 

Rencananya jembatan tersebut dibangun untuk memudahkan akses ke lahannya yang akan dibangun tempat pendidikan.

Pembangunan jembatan ini ditolak warga subak demi menjaga keberlangsungan sistem irigasi subak. Dalam mediasi di Kantor Lurah Samplangan, Kecamatan Gianyar, Rabu 6 Mei 2026, Semadi menerima keputusan warga subak, dan membatalkan pembangunan jembatan.

Informasi dihimpun, Kamis 7 Mei 2026, pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh musyawarah. 

Baca juga: Bupati Badung Nodya Karya Ngenteg Linggih di Pura Ulun Empelan Subak Aban Bali

Pemerintah kelurahan mempertemukan unsur desa adat, pengurus subak, warga, pemilik lahan, hingga aparat keamanan guna mencari solusi terbaik tanpa memicu konflik di masyarakat.

Lurah Samplangan, I Ketut Linggih menegaskan, sejak awal forum mediasi dibuka untuk mendengarkan seluruh pandangan secara terbuka dan bijaksana. 

“Penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui dialog agar keharmonisan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, krama subak menyampaikan penolakan terhadap pembangunan jembatan. 

Kelian Subak Bukit Jati, Made Sarwadi, menyebut keputusan itu bukan sikap spontan, melainkan hasil paruman subak yang telah dilakukan sejak Desember 2025. 

Menurutnya, keberadaan jembatan dikhawatirkan mengganggu aliran air irigasi yang menjadi sumber utama pertanian warga. 

Bahkan, perarem tahun 2020 yang sebelumnya sempat memberi ruang pembangunan kini telah dicabut karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi dan kepentingan subak.

“Subak harus tetap dijaga. Kami khawatir pembangunan jembatan berdampak pada aliran air dan sistem irigasi yang selama ini dimanfaatkan petani,” katanya.

Dukungan juga datang dari warga Lingkungan Kaja Kauh. Mereka menilai kelancaran distribusi air jauh lebih penting demi keberlangsungan pertanian dan kepentingan bersama.

Sikap serupa disampaikan Bendesa Adat Samplangan, I Dewa Made Putra. 

Desa adat, kata dia, mendukung penuh keputusan krama subak sebagai bentuk komitmen menjaga warisan budaya Bali yang masih hidup di tengah masyarakat.