Damkar Jembrana Bali Butuh Dua Pos dan Armada, Jarak Tempuh Hingga 60 Menit Ke TKP

TRIBUN-BALI.COM, NEGARA - Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP Jembrana mencatat ada lima peristiwa kebakaran yang terjadi di luar wilayah manajemen kebakaran (WMK). 

Artinya, jaraknya cukup jauh dan tidak bisa ditempuh dengan waktu normal. 

Sehingga, dua wilayah terjauh di Gumi Makepung kemungkinan memerlukan pos dan armada. 

Menurut data yang berhasil diperoleh, lima titik lokasi yang cukup jauh atau diatas waktu jarak tempuh normal Armada Damkar menuju TKP kebakaran tersebut. Yakni mulai dari 20-60 menit.

Baca juga: Geriya Kepergok Satpol PP, Bangunan Miliknya Tutup Saluran Air di Klungkung Bali, Dewa: Picu Masalah

Wilayahnya seperti di Kecamatan Pekutatan dan Kecamatan Melaya. Termasuk Kecamatan Mendoyo paling Utara. 

"Untuk di dalam WMK, waktu tempuhnya maksimal 15 menit," ungkap Kabid Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP Jembrana, I Kadek Rita Budhi Atmaja saat dikonfirmasi. 

Dia mencontohkan, dari Mako Damkar di kawasan Civic Centre Kantor Bupati Jembrana menuju Kantor Camat Pekutatan sedikitnya membutuhkan waktu tempuh mencapai 35 menit. 

Kemudian menuju Kecamatan Melaya butuh 25 menit dan perlu 40 menit untuk menuju Kelurahan Gilimanuk atau ujung barat Kabupaten Jembrana.

"Kita sudah selalu mengusulkan (penambahan armada), namun karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan apalagi di tengah efisiensi dari pusat, kami masih menunggu," jelasnya. 

Disinggung mengenai kebutuhan armada dan pos saat ini, Rita menyebutkan, jika sesuai pemetaan sebelumnya, Damkar Jembrana masih memerlukan dua armada dan dua pos pemadam kebakaran. 

Itu rencananya, lokasinya di dua kecamatan terjauh yakni Pekutatan dan Melaya.

"Mungkin masih butuh dua pos dan dua armada lagi," tandasnya. 

Untuk diketahui, Damkar Jembrana mencatat sebanyak 54 peristiwa kebakaran terjadi selama tahun 2025 kemarin. 

Dari jumlah tersebut, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp2,1 miliar lebih. 

Bahkan, satu peristiwa kebakaran rumah milik warga tercatat mengalami kerugian hingga Rp300 juta.