DEMO 28 Agustus di Depan Gedung DPR Ricuh, di Bali Tuntut Stop PHK, Tolak Tunjangan Berlebih DPR!

TRIBUN-BALI.COM — Seluruh buruh dari berbagai serikat kerja di bawah Partai Buruh menggelar aksi damai dengan nama gerakan Hostum atau hapus outsorcing tolak upah murah. Di Bali, Partai Buruh Exco Bali pilih aksi damai dengan cara audiensi ke Kantor Gubernur Bali dan Dinas Ketenagakerjaan ESDM Provinsi Bali pada, Kamis (28/8). 

Ketua Partai Buruh Exco Bali, I Ketut Rudia mengataka ini merupakan aksi damai secara serentak di Seluruh Indonesia, dengan menyampaikan beberapa tuntutan. “Di kemas sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Khusus di Bali, kami memilih Aksi Damai dengan cara audensi ke pemerintah untuk menyampaikan 6 tuntutan. Tuntutan tersebut adalah instruksi dari Partai Buruh Pusat. Kami hanya menyampaikan sesuai dengan instruksi PB Pusat,” jelasnya.

Aksi demonstrasi buruh digelar, Kamis (28/8), dengan titik utama di Gedung DPR/MPR dan Istana Kepresidenan, Jakarta. Aksi tersebut diprakarsai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal. Said menegaskan, aksi dilakukan untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan, mulai dari kenaikan upah 8,5-10,5 persen, penghapusan pajak pesangon, hingga penghentian praktik outsourcing. 

Baca juga: 3 HILANG Terseret Arus di Pantai Mengening Cemagi, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Baca juga: EKS Mantri Bank Tersangka Dugaan Korupsi Rp1,5 M Lebih, Sayu Gelapkan Saldo Nasabah & Kredit Fiktif

“Di kala buruh sedang berjuang meminta kenaikan upah 8,5 persen-10,5 persen, hapus outsourcing, setop PHK, RUU Ketenagakerjaan pro buruh, reformasi pajak PTKP jadi Rp 7,5 juta, hapus pajak THR, hapus pajak pesangon dan lain-lain, berantas korupsi, pemilu bersih, revisi UU Pemilu, kok masih ada pemimpin buruh seperti ini ya?” ujar Said. 

“Menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia, khususnya anggota KSPI dan Partai Buruh di seluruh Indonesia di 38 provinsi, dalam aksi 28 Agustus 2025, harus damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan,” kata Said seperti dilansir Kompas.com. 

Tuntutan buruh Said Iqbal menegaskan, aksi dilakukan puluhan ribu buruh ini akan dilakukan secara damai, dan menjadi momentum bagi buruh menyampaikan aspirasi. Dalam aksi 28 Agustus, Partai Buruh dan koalisi serikat pekerja juga membawa isu lain, di antaranya pembentukan Satgas PHK, pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan revisi RUU Pemilu untuk desain sistem pemilu 2029.

Sementara itu, demo lanjutan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8), yang dilakukan oleh rombongan mahasiswa diwarnai kericuhan. 

Aksi unjuk rasa menolak tunjangan berlebih anggota DPR berlangsung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI pada 25 Agustus 2025. Aparat menembakkan gas air mata sementara demonstran melempar batu dan botol, dan membakar ban. Bahkan, terjadi perusakan fasilitas umum seperti pos polisi dan pembatas jalur bus Trans Jakarta.

Bentrokan tersebut berlangsung hingga malam hari dengan eskalasi yang signifikan. Selain 25 Agustus, unjuk rasa juga terjadi pada 28 Agustus 2025. Aksi buruh yang berlangsung sejak pagi telah usai sekitar pukul 13.00 WIB.

Kemudian giliran mahasiswa dari berbagai kampus tiba di lokasi untuk melanjutkan demonstrasi sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka menolak kebijakan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta untuk anggota DPR serta menuntut keadilan bagi guru honorer.

Situasi kemudian menjadi ricuh karena massa membakar gardu listrik dan melempar botol ke dalam area gedung DPR. Polisi kemudian merespons dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi, menembakkan gas air mata, dan memasang barikade untuk memukul mundur massa.

Pantauan di lokasi, massa yang memadati gerbang utama Gedung DPR melemparkan bambu runcing dan botol air mineral ke arah pagar, serta membakar tumpukan sampah yang menimbulkan asap pekat ke udara. 

“DPR hanya berpihak pada oligarki! Bubarkan DPR sekarang juga!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando. 

Seruan itu langsung dibalas gemuruh teriakan massa. “Revolusi! Revolusi!", "DPR pengkhianat rakyat!", dan "Kami tidak takut, rakyat lawan oligarki!” 

Seperti dilansir Kompas.com Kericuhan mulai pecah sekitar pukul 14.20 WIB. Lemparan botol, kayu, dan bambu runcing dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ke arah pagar DPR. Situasi semakin panas saat beberapa orang menyalakan api dan membakar sampah di depan gerbang utama, menyebabkan asap hitam mengepul dari balik barikade beton. 

Beberapa pedemo juga mencorat-coret tembok DPR dengan cat semprot. Coretan berupa tulisan “DPR BAB*”, “DPR Bungkam Rakyat”, dan simbol-simbol perlawanan terlihat jelas di sisi kiri dan kanan gerbang. 

Sementara itu, Eks Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) A.M Hendropriyono menilai bahwa ada dalang dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025. Hal itu disampaikan Hendropriyono usai bertemu eks pejuang Timor Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8).

“Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar. Tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main begitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana,” katanya.

Dalang aksi unjuk rasa tersebut kata dia merupakan pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut menurut Hendropriyono tidak menyadari sedang diperalat.
“Dari luar. Dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak mengerti bahwa dia dipakai,” katanya.

Menurut Kepala BIN pertama Indonesia itu, Dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut sangat berpengaruh. Hendropriyono bahkan menyebut sejumlah nama di antaranya taipan George Soros, mantan direktur CIA George Tenet, taipan David Rockefeller.

“Sebetulnya non-state. Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul,” katanya.

Tujuan dari dalang tersebut kata Hendropriyono yakni ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. “Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita,” pungkasnya.

DPR Kosong

Ribuan buruh melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (28/8). Demo buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. 

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan masalah outsourcing juga jadi tuntutan para buruh. “Buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” ujarnya.

Sekitar pukul 13.00 WIB, buruh mulai meninggalkan gedung DPR. Tak lama berselang lalu lintas untuk Bus Trans Jakarta mulai dibuka oleh pihak kepolisian. 

Sejumlah ruangan staf dan anggota Dewan kosong saat para buruh berunjuk rasa di luar gedung DPR. Beberapa ruangan kerja staf tertutup rapat.

Bahkan di beranda ruangan hanya satu dua orang staf yang lalu lalang didominasi petugas pengamanan DPR. Pantauan Tribun situasi sepi tersebut mulai terlihat dari parkir mobil anggota dewan.

Sekira pukul 10.30 WIB, tidak banyak mobil yang terparkir di lokasi parkiran. Parkiran mobil anggota dewan ada di Gedung Nusantara I dan Gedung Nusantara II.

Di kedua lokasi parkiran tersebut, terlihat hanya beberapa mobil yang terparkir. Namun mobil tersebut tidak menggunakan pelat nomor khusus anggota DPR.

Sementara itu, kondisi sepi juga nampak di lobi Gedung Nusantara I dan II, lokasi ruang rapat anggota dewan. Tidak banyak orang yang terlihat seperti biasanya, saat ada rapat atau sidang-sidang di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPR. Kondisi ini berbeda dari biasanya saat tidak ada demo di Gedung DPR.

Ternyata Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi sebagian pegawainya menyusul aksi unjuk rasa buruh di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditetapkan Rabu (27/8/2025), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

“Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” demikian isi surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran dijelaskan, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat menjalankan tugas secara WFH. Sementara itu, pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap diwajibkan hadir bekerja dari kantor (WFO).

Pimpinan unit diminta mengatur kehadiran dengan komposisi 25 persen pegawai bekerja dari kantor dan 75 persen dari rumah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan layanan prioritas. Adapun pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas diminta tetap melaksanakan tugas dari lokasi sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

Pegawai juga diimbau menghindari area konsentrasi massa aksi dan memastikan komunikasi tetap aktif selama menjalankan tugas secara jarak jauh. Pengisian kehadiran tetap diwajibkan melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA.

Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan kehadiran akan dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku. (sar/ali/tribun Network/fer/fik/mam/yud/wly)

Pekerja di Klungkung Digaji Rp 900 Ribu 

Sejumlah aparat kepolisian siaga di depan Kantor Bupati Klungkung, Kamis (28/8). Pagi itu dijadwalkan kader dan simpatisan Partai Buruh akan menyampaikan aspirasi dan beberapa tuntutan ke kepala daerah. 
Di Klungkung, sebanyak 6 orang perwakilan dari Partai Buruh datang ke Kantor Bupati Klungkung.

Mereka sepakat tidak ada pengerahan massa, dan lebih memilih audensi untuk menyampaikan tuntutannya ke kepala daerah. “Kalau kami di Bali, sepakat audensi. Tidak ada pengerahan massa,” ujar Ketua Exco Partai Buruh Klungkung, Made Suyanta.

Dipimpin Made Suyanta, rombongan berharap bisa bertemu langsung dengan Bupati I Made Satria. Namun karena Bupati Klungkung dan Wakil Bupati ada kegiatan lain, mereka ditemui Asisten III Setda Klungkung, Dewa Gede Darmawan.

Meski demikian, aksi ini tetap berlangsung tertib. Polisi berjaga ketat, bahkan Kapolres Klungkung, AKBP Alfons WP Letsoin, ikut memantau langsung jalannya pertemuan.

Di balik isu nasional, Suyanta justru menyoroti nasib buruh di Klungkung. Ia menyebut masih ada pekerja di daerahnya yang digaji hanya Rp 900 ribu per bulan.

“Saya mendapat informasi ada karyawan yang digaji hanya Rp 900 ribu per bulan. Ini sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian serius,” ujar Suyanta. 

Sementara itu,  Exco Partai Buruh di Buleleng juga menggelar audensi. Mereka diterima langsung Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, bersama sejumlah pejabat terkait. Rombongan yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Made Rediasa menyampaikan enam tuntutan. 

Kepada awak media, Rediasa menegaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk eksistensi Partai Buruh memperjuangkan hak-hak pekerja.

“Ini bagian dari gerakan nasional Partai Buruh, dan kami berharap Pemkab Buleleng dapat menindaklanjutinya demi kesejahteraan buruh,” ucap Rediasa.

Di sisi lain, Pemkab Buleleng menerima seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh Partai Buruh. Bahkan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, mengaku beberapa poin dalam tuntutan ini sejalan dengan visi Pemkab Buleleng. Yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan pekerja. 

“Kami mendukung langkah-langkah yang tujuannya jelas untuk memperbaiki kesejahteraan para pekerja. Aspirasi yang disampaikan di Buleleng tentu akan kami pelajari dan kaji lebih lanjut, terutama yang menjadi kewenangan Pemkab Buleleng,” tandasnya. (mit/mer)