Prabowo Umumkan Tunjangan Anggota DPR Dicabut, Anggota DPR Sahroni Hingga Uya Kuya Dinonaktifkan

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tunjangan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan dicabut. 

Selain itu, pemerintah juga sepakat melakukan moratorium atau penghentian kegiatan kunjungan kerja para anggota DPR RI ke luar negeri. 

Kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam keterangan pers bersama para ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 31 Agustus 2025. 

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para Ketua Umum Partai Politik, bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ujar Prabowo dalam keterangan pers yang disiarkan langsung pada Minggu sore.

Baca juga: KRITIK Sikap Kepolisian Terhadap Jurnalis Saat Demo, Minta Tindak Oknum Terlibat Tindakan Intimidasi

“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya seperti dilansir Kompas.com. 

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa para ketua umum partai telah sepakat mencabut keanggotaan para kadernya yang beberapa waktu lalu memberikan pernyataan tidak pantas kepada publik. 

Selain itu, ketua partai dan pimpinan DPR RI juga sepakat akan meminta para anggotanya untuk selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. 

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. 

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengutip Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 soal penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. 

“Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum,” tegas Prabowo. 

“Dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” tambahnya.
 
Sejumlah ketua umum partai politik tampak hadir mendampingi Presiden Prabowo menggelar konferensi pers. 

Antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh.

Sementara itu, empat anggota DPR kontroversial kini telah dinonaktifkan oleh partainya, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Uya Kuya. 

Penonaktifan empat anggota DPR tersebut dilakukan usai marak aksi protes massa di pelbagai daerah di Indonesia. 

Mereka memprotes tunjangan anggota DPR, menuntut legislasi DPR, hingga soal pernyataan-pernyataan kontroversial dari empat anggota dewan tersebut. 

Demonstrasi besar terjadi pada 25 Agustus dan 29 Agustus. Sahroni menjadi objek protes. Klarifikasi Sahroni tidak meredakan protes publik. 

Rumah Sahroni di Tanjung Priok Jakarta Utara dijarah. Jumat, 29 Agustus 2025, Partai NasDem mencopot Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR. 

Minggu 31 Agustus 2025, Partai NasDem kemudian menonaktifkan Sahroni dari DPR. Surat keputusan penonaktifan Sahroni diteken Ketua Umum Surya Palh dan Sekjen Hermawi Taslim. 

“Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” kata Hermawi, dalam keterangan resminya seperti dilansir Kompas.com. 

Selain itu, Eko Patrio Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menuai kontroversi karena mengunggah video parodi menanggapi kritikan terhadap anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 yang digelar pada 15 Agustus lalu. 

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI. (ali) 

Kumpulan Artikel Nasional