Analis Global McGill: Penerapan B50 Harus Pertimbangkan Risiko Fiskal dan Pasar Sawit

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 memicu diskusi tajam di pasar minyak nabati global. 

Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat kemandirian energi. 

Namun di sisi lain, percepatan ini dinilai mulai menekan stabilitas pasar sawit dan menimbulkan risiko fiskal yang tidak ringan.

Disela penyelenggaraan IPOC 2025 yang digelar di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi pasar yang berlebihan. 

Baca juga: Masyarakat Sempat Kesulitan Peroleh BBM Pertamax di Bali, Distribusi Terkendala Cuaca Buruk

Menurutnya hal itu membuat harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi.

“Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,” ujar McGill pada Jumat 14 November 2025 kemarin.

McGill mengatakan, pasar yakin permintaan akan naik sehingga harga sawit didorong naik bahkan sebelum mandatory diterapkan sepenuhnya. 

“Masalahnya, harga solar global justru rendah, sehingga selisih biaya makin lebar,” sebutnya.

Spread harga CPO–solar tersebut menjadi komponen terbesar dalam biaya biodiesel. 

Kondisi ini membuat pembiayaan B40 saja dinilai sudah berat, apalagi B50. 

McGill menilai kenaikan levy hampir tak terhindarkan, namun itu justru menekan daya saing ekspor dan meredam insentif investasi di sektor hulu.

Ia menyoroti bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan tren peningkatan struktural. 

Pungutan ekspor yang tinggi dan persoalan legalitas lahan membuat investor enggan melakukan penanaman baru. 

“Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,” kata McGill.

Ia pun mengingatkan dampak apabila terjadi stagnasi produksi namun di saat bersamaan terjadi kenaikan biofuel.