Perbandingan UMP Bali, NTB dan DIY dalam 5 Tahun Terakhir, Berikut Rumus Perhitungan UMP

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku untuk seluruh wilayah provinsi akan diumumkan tanggal 21 November 2025.

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). UMK ditetapkan untuk kabupaten/kota tertentu, dan biasanya lebih tinggi dari UMP.

UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota). UMSK berlaku untuk sektor industri tertentu di daerah tertentu (jika disepakati).

Berdasarkan Permenaker No. 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum dan peraturan terbaru, upah minimum terdiri dari:

Upah pokok

Tunjangan tetap (jika ada)

Berikut rangkuman perbandingan UMP Bali dengan provinsi lain yang memiliki UMP relatif sejenis, ditambah penjelasan mengenai UMP–UMK–UMSK serta informasi terbaru terkait jadwal penetapan UMP 2026.

Baca juga: UMP Bali 2026 Mulai Disusun, Berikut Kenaikan UMP Kabupaten/Kota di Bali 5 Tahun Terakhir

Perbandingan UMP Bali dan Provinsi Sejenis (2021–2025)

Provinsi pembanding dipilih yang struktur ekonominya mirip Bali secara pariwisata dan jasa, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.

1. Tabel Perbandingan UMP (2021–2025)

Analisis Singkat
 • Bali selalu berada pada level lebih tinggi dibanding DIY & NTB.
 • Kenaikan UMP Bali relatif stabil dan moderat, berkisar 3–5 persen per tahun.
 • Provinsi berbasis pariwisata cenderung pulih lebih lambat pascapandemi, sehingga kenaikan UMP tidak melonjak drastis.

2. Penjelasan UMP – UMK – UMSK (Disederhanakan untuk Pembaca)

UMP (Upah Minimum Provinsi)
 • Berlaku untuk seluruh wilayah provinsi.
 • Menjadi dasar penetapan UMK.

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)
 • Nilainya biasanya lebih tinggi dari UMP, karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat.
 • Tidak semua kabupaten/kota memiliki UMK.

UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota)
 • Berlaku khusus untuk sektor/industri tertentu.
 • Hanya berlaku jika ada kesepakatan tertulis antara serikat pekerja dan pengusaha.

Komponen Upah Minimum (berdasarkan Permenaker dan regulasi terbaru)
 • Upah pokok
 • Tunjangan tetap (jika ada)
→ Dua komponen ini membentuk Upah Minimum.
→ Tunjangan tidak tetap (misalnya uang makan) tidak masuk perhitungan UMP/UMK.

Baca juga: KABAR BAIK! Kadisnaker Pastikan UMP Bali 2026 Lebih Tinggi dari Tahun Ini

3. Informasi Terbaru Penetapan UMP 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan:

* UMP 2026 diumumkan pada 21 November 2025

Permenaker baru harus selesai sebelum tanggal tersebut agar penetapan dapat berjalan sesuai jadwal.

* Setelah UMP diumumkan → UMK 2026 wajib diumumkan sebelum 30 November 2025

Daerah boleh menetapkan UMK lebih tinggi dari UMP, jika data ekonomi mendukung.

4. Kesimpulan Perbandingan Lima Tahun
 • Bali berada pada posisi ideal untuk provinsi pariwisata, stabil dan moderat.
 • DIY dan NTB berada di bawah Bali, menunjukkan struktur ekonomi yang lebih ringan.
 • Penetapan UMP 2026 menjadi momentum penting untuk melihat apakah pemulihan pariwisata Bali akan mendorong kenaikan UMP lebih signifikan.

Rumus Perhitungan UMP

Selama ini, rumus perhitungan dasar UMP tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di mana, beleid ini dipakai untuk merumuskan UMP 2024 dan 2025.

Namun pada tahun ini, penetapan UMP 2026 dipastikan akan memiliki landasan hukum yang berbeda.

Hal ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut mencabut dan merevisi sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945, khususnya aturan tentang cara penghitungan upah minimum.

Atas dasar itu, akan ada formula baru untuk menetapkan UMP dan UMK.

Formula ini dirancang agar lebih transparan, realistis, serta berpihak pada perlindungan pekerja tanpa mengabaikan stabilitas dan kelangsungan dunia usaha.

Pemerintah harus memperhatikan biaya produksi dan menurunkan daya saing industri nasional.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga menjadi dasar penting dalam perhitungan. 

Untuk itu, Menaker membuka peluang untuk mengubah rumus perhitungan UMP 2026 sangat terbuka karena dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

“Kami sedang menyiapkan regulasinya. Bisa jadi berubah (aturannya-red). Kita buka peluang (mengubah aturan,-red),” ujar Yassierli. (*)

Berita lainnya di UMP Bali