Formula Perhitungan UMP Berubah, Bagaimana Perbandingan UMP Bali–Jakarta dalam 5 Tahun Terakhir?

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada 21 November 2025.

Pemerintah menargetkan pengumuman berjalan tepat waktu, seiring proses finalisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi dasar perhitungan UMP.

“Permenaker sebelum 21 November lah kita targetkan. Kan 21 November itu pengumuman provinsinya,” ujar Yassierli.

Baca juga: UMP Bali 2026 Mulai Disusun, Berikut Kenaikan UMP Kabupaten/Kota di Bali 5 Tahun Terakhir

Formula Perhitungan Berubah

Selama dua tahun terakhir, penetapan UMP berpedoman pada PP 51 Tahun 2023, yang sebelumnya digunakan untuk menetapkan UMP 2024 dan 2025.

Namun, untuk UMP 2026, dasar hukum tersebut akan berubah.

Hal ini menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang membatalkan sejumlah pasal terkait pengupahan dalam UU Cipta Kerja.

Putusan MK mewajibkan pemerintah menyusun formula baru yang:
 • Lebih transparan dan realistis
 • Melindungi pekerja
 • Tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha
 • Mengakomodasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
 • Mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur biaya industri

“Kita sedang menyiapkan regulasinya. Bisa jadi berubah,” kata Menaker.

“Kita buka peluang untuk mengubah aturan karena kondisi sekarang sudah jauh berbeda.”

Baca juga: Kadisnaker: UMP Pasti Lebih Tinggi dari Tahun Ini, Bali Tunggu Permenaker Tetapkan UMP 2026

Perbandingan UMP Bali dan DKI Jakarta 2021–2025

Menjelang penetapan UMP 2026, terlihat jelas perbedaan dinamika upah minimum antara Bali dan DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir.

Tabel Perbandingan UMP 2021–2025

Dinamika Dua Provinsi

1. Bali