Sikapi Persoalan Pelayanan Kesehatan di RSUD Tabanan Bali, Fraksi PDIP Ambil Langkah Kongkret

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - DPRD Kabupaten Tabanan menyikapi kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Tabanan, Bali. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menegaskan setiap persoalan pelayanan kesehatan harus ditangani secara terbuka dan dijadikan momentum untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah.

Menurut Eka Nurcahyadi, pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun lemahnya tata kelola.

Oleh karena itu, setiap informasi yang berkembang di ruang publik harus dijawab dengan transparansi dan langkah perbaikan yang nyata.

Baca juga: PDIP Tabanan Bantah Isu Buang Kader, Sudirta Jadi Wakil Ketua MKD DPR RI, Gantikan TB Hasanuddin 

Di tengah berbagai perbincangan yang berkembang, Eka juga mengingatkan masyarakat agar melihat persoalan ini secara utuh dan proporsional.

“Pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan, terutama melalui penguatan dua rumah sakit milik daerah, yaitu RSUD Tabanan dan RSUD Singasana,” ujar Eka.

RSUD Tabanan, dengan status tipe B, berperan sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Bali Barat, dengan layanan spesialis yang terus ditingkatkan. 

Sementara itu, RSUD Singasana, berstatus tipe C di Nyitdah, berfungsi sebagai rumah sakit penyangga yang menyediakan rujukan awal bagi masyarakat, dengan kualitas pelayanan yang terus meningkat.

Selain itu, pelayanan rawat darurat 24 jam di setiap puskesmas menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan menegaskan bahwa setiap persoalan yang muncul dalam pelayanan kesehatan harus ditangani secara serius.

Eka menekankan bahwa kritik dari tenaga medis merupakan bagian penting dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.

“Kami menghargai keberanian tenaga medis yang menyampaikan kondisi pelayanan di lapangan. Kritik tersebut harus dipandang sebagai energi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan,” tegas politisi dari Desa Belayu, Kecamatan Marga, ini.

Namun, ia juga mengingatkan agar persoalan pelayanan kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini yang menyesatkan masyarakat atau menyerang kebijakan pemerintah daerah secara tidak proporsional. 

Isu kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga harus ditempatkan secara objektif dan tidak dicampur dengan kepentingan lain yang tidak relevan.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PDI Perjuangan memastikan akan mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul.