BPJS Ketenagakerjaan Targetkan 3 Juta Peserta Non ASN, Perusahaan yang Tak Patuh Akan Diberi Sanksi

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menargetkan setidaknya tahun 2019 ada 3 juta peserta dari pekerja non ASN atau bukan pegawai negeri sipil.

“Hingga saat ini, sudah ada 1,5 juta peserta dari kementerian, lembaga, pemda, atau badan pemerintah yang telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.  Mereka ini pegawai non ASN, ya seperti tenaga kontrak atau honorer,” jelasnya dalam Dharma Shanti Nyepi Tahu Baru Saka 1941, di Harris Cokroaminoto, Denpasar, Jumat (29/3/2019).

Ia pun mengimbau pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, agar mendaftarkan pekerja non ASN yang sesuai amanah jaminan sosial ini.

Sehingga pekerja ter-cover BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki jaminan apabila terjadi risiko.

Salah satu cara, juga dengan Dharma Shanti ini sehingga membangun tali silaturahmi di antara karyawan di BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder terkait.

Baca: Begini Cara Nenek Tampa Hipnotis Korbannya Hingga Mau Keluarkan Rp 1,2 Miliar, Hanya Bermodal Ini

Baca: 2 Siswa SMP di Kuta Diamankan Polisi Gara-gara Temukan Handphone di Jalan, Fakta Ini Terungkap

“Peserta nasional di Desember 2018 itu 30,5 juta. Januari naik menjadi 30,6 juta, target peserta selama 2019 34,6 juta,” sebutnya.

Hingga saat ini, komposisi masih mayoritas formal hingga lebih dari 90 persen, karena informal juga baru dibuka.

Pihaknya pun berharap, seluruh jajaran dan  stakeholder mampu ikut mewujudkan target yang telah dicanangkan secara agresif ini.

“Tentu kami tidak bisa bekerja sendiri dan harus bekerja sama dari berbagai pihak untuk mewujudkan ini. Ke depannya kolaborasi ini bisa lebih kuat agar sama-sama bisa menjalankan amanah tugas negara,” katanya.

Pihaknya mengapresiasi Pemda di Bali, karena telah berkontribusi dalam mendaftarkan pekerja non ASNnya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya berharap agar Pemda baik provinsi maupun daerah, membuat regulasi agar pekerjanya harus terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab potensinya, kata dia, cukup besar yakni 3 jutaan di seluruh Indonesia.

“Kalau wilayah, Pemda DKI Jakarta cukup baik ya, karena hampir semua pekerja non ASN-nya sudah didaftarkan,” katanya.

Baca: Alasan Pinjam HP untuk Telpon Keluarga karena Adik Kecelakaan, Ketut Tanggu Malah Lakukan Hal Jahat

Baca: Efektif Bantu Kepolisian, Pemkab Klungkung Akan Tambah Pemasangan 10 CCTV

Agus, sapaan akrabnya, mengatakan hingga saat ini perusahaan  yang terdaftar mencapai 567 ribu di seluruh Indonesia, dan target 2019 sebesar 701 ribu.

Target peserta nasional 34,6 juta baik formal maupun informal. Sementara klaim, posisi tahun lalu mencapai Rp 24 triliun, di mana Rp 22 triliunnya adalah klaim JHT selama 2018.