17.705 Pelaku Usaha di Denpasar Tak Bayar Pajak ABT

Pun demikian dengan hotel berbintang yang ada di Kota Denpasar.

Dari total jumlah hotel berbintang yang sebanyak 33 hotel tersebut, hanya tiga hotel saja yang berlangganan air PDAM.

“Kalau hotel, restauran, dan tempat hiburan, sudah satu paket izin usahanya, terbit dengan izin air tanah. Karena berbarengan permohonan izinnya ke perizinan dan Dinas PU,” kata Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kota Denpasar, Rai Mulyawan, Jumat (5/2/2016).

Rai menjelaskan, Dispenda Kota Denpasar hanya memungut pajak pelaku usaha di Kota Denpasar yang sudah mengantongi izin ABT.

Ia mengatakan, berapa data yang diberikan oleh pihak yang mengurus izin, itulah yang dipungut pajaknya.

“Yang pasti kalau Dinas PU mengeluarkan izin pasti kita pungut pajaknya,” kata Rai.

Secara terpisah, Kepala Bidang ESDM Dinas PU Provinsi Bali, Putu Agus Budiana mengakui banyak pelaku usaha yang menggunakan ABT, namun sangat sulit untuk didata.

“Kalau kita bisa ngurus 30 persen sudah bagus di Denpasar. Kira-kira 70 persen yang tidak berizin (pelaku usaha yang menggunakan ABT). Iya bisa dibayangkan sendiri, di Denpasar berapa sih ada pengusaha? Kalau sudah kategorinya pengusaha, harus pakai izin pakai air bawah tanah,” katanya.

Ia mengatakan, kendatipun saat ini pengurusan izin ABT sudah di provinsi, namun pemungutan pajaknya masih tetap dilakukan Dispenda masing-masing kabupaten/kota.

“Ini lucunya, sekarang pengurusan izinnya diserahkan ke kami, tapi penarikan pajaknya masih tetap di kabupaten/kota. Kalau di Denpasar, Dispenda Kota Denpasar yang mungut pajaknya. Sehingga tidak sinkron,” ujarnya. (*)