Babak Baru Pembangunan Lokasi Bandara Bali Utara, Aparat Desa Adat Diajak Bertemu Jokowi di Istana

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Rencana pembangunan bandara di wilayah Bali Utara dikhawatirkan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Desa Kubutambahan.

Hal ini dipicu lantaran lokasi pembangunan belum ditetapkan apakah akan dibangun di wilayah darat, atau di laut.

Agar polemik tersebut tidak terjadi, aparat Desa Adat Kubutambahan akhirnya melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo seminggu yang lalu.

Dalam surat itu intinya, aparat desa adat meminta agar Presiden segera mengeluarkan penetapan lokasi (penlok) bandara.

Menanggapi surat tersebut, Kamis (21/2), Presiden melalui staf khususnya, Lenis Kogoya, akhirnya datang meninjau rencana lokasi pembangunan bandara di Dusun Tukad Ampel, Desa/Kecamatan Kubutambahan, atau yang sering disebut Bukit Teletubies.

Dalam kedatangannya itu Lenis mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan hasil tinjauannya ini kepada Presiden agar penlok segera dikeluarkan.

Lenis yang juga merupakan kepala suku Papua ini bahkan merasa kagum, sebab pembangunan bandara di wilayah Desa Kubutambahan ini justru atas permintaan masyarakat adat.

Hal tersebut diakui Lenis belum pernah ia temukan.

Sebab selama ini, pembangunan bandara cenderung atas permintaan pemerintah kepada masyarakat.

"Wilayah ini (Buleleng, red) sebenarnya bisa jadi Bali kedua. Cuma persoalannya transportasi, kabupaten ini banyak jalannya belok-belok wisatawan masuk sini susah. Tanah (Bukit Teletubies) ini punya adat, luasnya mencapai 370 hektare itu luar biasa.  Justru masyarakat yang menawarkan, bukan pemerintah. Luar biasa ini," katanya.

Disinggung terkait penlok, Lenis mengaku akan segera berkoordinasi dengan Presiden serta Menteri Perhubungan.

Bahkan mulai minggu depan, sebut Lenis ia akan mengajak aparat Desa Adat Kubutambahan untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Presiden serta Menteri Perhubungan di Istana Negara.

Sehingga penlok diharapkan dapat segera turun sebelum perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Supaya sama-sama diputuskan kapan dimulainya pembagunan bandara ini. Terus kapan kita bergerak. Mudah-mudahan sebelum Pilpres," tutupnya.

Sementara Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jero Pasek Warkadea tidak menampik jika saat ini dirinya merasa khawatir terjadi kekisruhan di kalangan masyarakat Desa Kubutambahan.

Sebab ia mencium adanya sejumlah oknum ditunggangi kepentingan politik yang ingin agar bandara dibangun di tempat yang lain.

"Rencana pembangunan bandara ini ibarat gula. Banyak semut yang datang, memanfaatkan agar itu dibangun di tempat yang lain. Secara psikologis terjadi pro kontra di masyarakat. Ada yang mau di laut, ada yang mau di darat. Agar tidak terjadi konflik, makanya kami kirim surat ke Presiden, dengan harapan penlok segera diturunkan," ujar Warkadea.

Warkadea pun menegaskan, seluruh masyarakat desa Kubutambahan ingin agar bandara segera dibangun.

Entah di wilayah darat atau laut, asalkan tidak merelokasi pura yang ada.

Sebab dengan adanya bandara, diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kubutambahan pada khususnya.

"Masyarakat sepakat mau di mana pun dibangun,  sepanjang pemerintah yang menentukan. Yang jelas tidak ada relokasi pura, itu sudah harga mati. Maka dari itu kami berharap penlok cepat diproses, supaya tidak menjadi wacana saja. Kalau ada oknum yang mau bermain, main lah di pusat. Jangan bawa masalah itu ke bawah sehingga membuat masyarakat di sini terbelah," tegasnya.

Masyarakat Desa Kubutambahan lebih banyak memilih bandara dibangun di darat atau di laut?

"Saya tidak bisa hitung. Karena tidak pernah survei. Namun yang jelas bagaimana kita melihat kondisi real. Seperti sekarang, pemerintah teka, menteri teka, men nyen kegugu. Yen sing ye kegugu, men nyen? Menteri bilang dari tiga lokasi yang disurvei di sini (darat,red) paling bagus," jawab Warkadea.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, juga sempat melakukan peninjauan ke Bukit Teletubies pada Minggu (30/12/2018) siang.

Dalam kedatangannya, Menteri Sumadi membawa kabar jika Izin penlok akan segera turun bulan Maret atau April 2019.

Dalam kunjungannya itu,  Menteri Sumadi mengatakan, berdasarkan tinjauan fisik yang ia lakukan, lahan di wilayah Desa Kubutambahan dinilai paling ideal bila dibandingkan di wilayah Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, dan Letkol Wisnu.

Sebab, lokasinya jauh dari pemukiman, sehingga tidak perlu merelokasi penduduk sekitar.

Pun terkait teknis, mengingat kountur tanahnya berbukit, proses yang dilakukan hanya cut and fill (gali dan urug).

Artinya, tidak mendatangkan tanah dari tempat luar, sehingga pembangunan akan lebih mudah. (*)