Pembangunan Infrastruktur dan Kebudayaan Banyak Diharapkan saat Reses Dewan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota DPRD Provinsi Bali memasuki masa reses turun ke Dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga 28 Februari 2019.

Menurut Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry reses sangat penting untuk mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Menurutnya, melalui mekanisme reses ini banyak sekali hal-hal yang bisa diselesaikan.

Ia menyontohkan beberapa hal yang bisa diselesaikan ketika turun langsung ke masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur.

“Saya sudah melakukan reses sesuai dengan mekanisme yang ada,” aku Sugawa Korry saat ditemui di Ruang kerjanya, Kamis (28/2/2019).

Baca: Tangkapan Nelayan Pengambengan Meningkat, Sekali Melaut Bawa Pulang 5 Ton Ikan Lemuru

Baca: Sakitnya Patah Hati Ibarat Pecandu Heroin yang Berjuang Mati-matian Berhenti dari Ketergantungan

Pria asal Buleleng ini menyebutkan beberapa masalah yang telah berhasil diselesaikan saat reses, antara lain pertama, saat dirinya turun reses tahun 2015-2016, terjadi banjir di Celukan Bawang yang bertahun-tahun tidak bisa diatasi, masyarakat meminta untuk dicarikan solusi.

Hingga akhirnya dalam reses dengan menghadirkan stakeholder provinsi maupun kabupaten, permasalahan itu bisa diselesaikan. 

Kedua, ketika ada informasi Pasar Desa Seririt yang selama dua tahun mangkrak tidak dibangun, kemudian saat reses dirinya berinisiatif berkoordinasi dengan Pemkab Buleleng dan pasar itu bisa dilanjutkan pembangunannya.

Ketiga, pembangunan monumen Jagaraga yang sebelumnya lama tidak selesai akhirnya bisa selesai.

Keempat, pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Pujungan, Tabanan dengan Desa Umajero, Buleleng bisa selesai saat reses. 

Baca: Tahun 2020 Krisna Oleh Oleh Bali Targetkan ‘Go Nasional’, Ajik Cok Berharap Bisa Bantu UKM

Baca: Danamon Perkuat Layanan Perbankan Digital Dengan D-Bank Registration

Dan yang terakhir, ada suatu tempat di Dusun Sumberkesambi, Desa Sumberkima sejak 2010 yang mana tanah warga setempat terus tergerus oleh sungai, kemudian saat reses dirinya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Penida dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga keluhan masyarakat itu bisa cepat direspons.

Selain turun langsung, sebagai Wakil Ketua DPRD Bali pihaknya diberi tugas untuk memfasilitasi dana hibah untuk diberikan ke masyarakat sejumlah Rp 4,1 miliar.

Sambungnya, dana hibah masih sangat dibutuhkan kelompok masyarakat, khususnya yang berada di pedesaan karena biasanya kelompok tersebut tidak tersentuh oleh kebijakan dalam Musrenbang.

“(Dana hibah) itu banyak membantu dan masih sangat dibutuhkan. Seperti untuk perbaikan jalan, jembatan, pembangunan wantilan, perbaikan pura dan sebagainya,” ujarnya.

Selanjutnya terkait besaran dana hibah, kata dia, sangat tergantung dari kemampuan APBD sehingga angkanya selalu berubah setiap tahun.

Baca: Kisah Korban Selamat Terjebak 21 Jam di Tambang Emas di Sulawesi Utara, Rusdi: Kami Hanya Berdoa

Baca: TRIBUN WIKI - 4 Alamat Kantor Bank Danamon di Kota Denpasar

Berbeda dengan Sugawa Korry, anggota Komisi III DPRD Bali, Kadek Diana mengaku dirinya hampir setiap hari melakukan Reses menyerap aspirasi.

“Saya reses hampir tiap hari. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang disampaikan,” kata Diana.

Lebih lanjut ia menceritakan, Bali tidak memiliki hasil tambang dan sumber daya alam lainnya, dan Bali hanya memiliki adat, seni, tradisi dan budaya.

Semua ini memerlukan biaya dalam melestarikannya. 

“Sehingga saat reses itu yang muncul. Anggaran untuk perbaikan pura, dana pembinaan untuk seni seperti pembelian gong, pembinaan sekaa teruna-teruni, pembelian pakaian. Jadi, yang dibutuhkan orang Bali seputar itu,” ujar pria dari Desa Sukawati, Gianyar ini.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Taurus Makin Populer Secara Sosial

Baca: TRIBUN WIKI - Tiga Lokasi Kantor BPR Lestari di Kota Denpasar

Maka dalam RUU Provinsi Bali yang baru, kata dia, di sana dicantumkan bahwa Bali tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dan Bali hanya memiliki adat, seni, tradisi dan budaya yang bernafaskan Hindu.

Menurut Diana, adat, seni, tradisi dan budaya memerlukan biaya dalam pelestariannya, dan negara harus ikut bertanggung jawab dalam melestarikannya.

“Dan salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan dana karena negara mendapat hasil dari itu. Hasilnya nyata kok. Pusat menargetkan kunjungan wisatawan ke Indonesia 15 juta orang. Dari 15 juta itu, 7 juta ditargetkan mengunjungi Bali,” paparnya. (*)