Dinilai Memiliki Tugas Berat, Pecalang Se-Bali Diusulkan Dapat Gaji dari Pemerintah

Nah saya usulkan supaya pecalang itu, apalah istilahnya, dapat gaji, honor atau biaya operasional supaya dia berdaya, karena dia tugasnya berat

Dinilai Memiliki Tugas Berat, Pecalang Se-Bali Diusulkan Dapat Gaji dari Pemerintah
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Pertemuan antara Pansus Raperda Desa Adat dengan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Kantor DPRD Bali, Senin, (25/3/2019). 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Direktur Eksekutif Paiketan Krama Bali, I Nyoman Mertha mengusulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa Adat DPRD Bali agar memberikan semacam gaji, honor atau biaya operasional kepada pecalang.

Dirinya mengatakan pecalang sebagai salah satu organisasi yang bernaung di bawah desa adat memiliki tugas berat berupa mengatur ketentraman masyarakat adat.

Terlebih, kata dia, saat ini tugas pecalang akan bertambah lagi karena bukan saja akan mengatur warga desa adat, tetapi juga krama tamiu dan tamiu sesuai dengan aturan di Raperda Desa Adat.

Sedangkan di Raperda Desa Adat yang kini tengah dirancang oleh DPRD Bali itu, baru hanya mengatur sesana atau kewajiban dari pecalang itu sendiri dan belum mengatur tentang hak bagi pecalang.

Baca: Nyoblos 17 April Mendatang, Wagub Cok Ace Berharap Ada Kelonggaran untuk Karyawan

Baca: Sembilan Tari Bali Warisan Budaya Dunia Tak Benda Siap Ditampilkan di PKB Tahun 2019

“Nah saya usulkan supaya pecalang itu, apalah istilahnya, dapat gaji, honor atau biaya operasional supaya dia berdaya, karena dia tugasnya berat biar ada keseimbangan antara tugas kewajiban,” terangnya.

Hal itu Mertha sampaikan ketika ditemui Tribun Bali usai pertemuan antara Pansus Raperda Desa Adat dengan perwakilan pecalang se-Bali di Wantilan Kantor DPRD Bali, Senin, (25/3/2019).

Dengan adanya hak berupa gaji atau biaya operasional ini, kata Mertha, jadinya pecalang tidak ragu-ragu lagi dalam menjalankan tugasnya dan tentu akan menjadi lebih fokus.

“Bagaimana kita membuat pecalang berdaya tapi kalau dia tidak sejahtera, tidak mandiri. Secara ekonomi dia kekuarangan karena dia harus ngayah,” kata dia.

“Nah kalau istilah ngayah itu sekarang harus direvisi itu. Gimana orang ngayah total kalau dia kehidupanya tidak dijamin,” imbuhnya.

Baca: Komang Adi Parwa Siap Come Back! Berusaha Tetap Main di Bali United

Baca: 8 Rahasia Wanita untuk Selalu Tampil Cantik Alami dan Awet Muda

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved