Polda Bali Selidiki Pengadaan Xpander Perbekel, Setelah Dibagikan untuk 63 Desa di Gianyar

Perbekel se-Kabupaten Gianyar, kecuali Perbekel Desa Pejeng, menggelar rapat mendadak, di Desa Bona, Blahbatuh, Gianyar, Kamis (13/6).

Polda Bali Selidiki Pengadaan Xpander Perbekel, Setelah Dibagikan untuk 63 Desa di Gianyar
Dok ist
Pelat merah-mobil Xpander berpelat merah yang dibagi-bagikan untuk 63 perbekel/lurah di Lapangan Astina, Gianyar, April 2019 lalu. 

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR – Perbekel se-Kabupaten Gianyar, kecuali Perbekel Desa Pejeng, menggelar rapat mendadak, di Desa Bona, Blahbatuh, Gianyar, Kamis (13/6).

Rapat tersebut membahas soal surat panggilan dari Polda Bali terkait pengadaan mobil Xpander , yang dibeli 63 perbekel di Kabupaten Gianyar dengan menggunakan dari bagi hasil pajak (BHP) milik desa.

Informasi yang berhasil dihimpun Tribun Bali kemarin, Polda Bali dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), telah melayangkan surat pemanggilan untuk klarifikasi kepada Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar, I Gusti Nyoman Susila.

Menyikapi surat undangan tersebut, para perbekel pun melakukan rembug di Desa Bona guna mencari bahan klarifikasi terkait pengadaan mobil yang diperkirakan seharga sekitar Rp 243 juta per unit itu.

“Tadi, forum perbekel sedang rapat tentang soal pembelian mobil Expander karena akan ada panggilan dari Polda Bali,” ujar seorang sumber kepada Tribun Bali.

Baca: Dikenal Licin Prada DP Tertangkap di Banten, Keluarga: Sebelum 40 Hari Almarhum Akhirnya Ketangkap

I Gusti Nyoman Gede Susila membenarkan pihaknya mendapatkan surat panggilan dari Polda Bali.

Gede Susila mengatakan siap memenuhi panggilan tersebut. “Saya pasti datang memenuhi panggilan itu,” ujarnya.

Berdasarkan kopi surat panggilan yang diperoleh Tribun Bali dari seorang perbekel, surat bernomor B/591/VI/RES.3.3/2019/Ditreskrimsus dari Polda Bali itu persisnya perihal undangan klarifikasi.

Surat ditujukan kepada Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah di Gianyar, yakni I Gusti Nyoman Gede Susila.

Dalam poin 1c dan 1d surat itu disebutkan bahwa rujukan surat undangan klarifikasi itu adalah Laporan Informasi Nomor LI/62/VI/2019/Ditreskrimsus tanggal 10 Juni 2019, serta Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.lidik/105/VI/2019/Ditreskrimsus tanggal 11 Juni 2019.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Eri Gunarta
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved