186 Surat Domisili PPDB Jalur Zonasi SMA Dipalsukan, Didominasi SMA di Denpasar
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali tak mau kompromi terhadap peserta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi SMA yang memalsukan surat
Penulis: Wema Satya Dinata | Editor: Ady Sucipto
lihat foto
“Pendataan optimalisasi daya tampung ini tentu yang paling tahu adalah kepala sekolah. Itu yang akan segera kita tentukan dalam waktu dekat ini sehingga nanti mana (siswa) yang belum (tertampung) akan dicarikan solusi,” terangnya.
Adapun beberapa skema yang mungkin dilakukan antara lain pembentukan unit sekolah baru, ruang kelas baru, penambahan rombongan belajar (rombel), double shift, dan sinergi dengan sekolah swasta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Wirya, sepakat Disdik Bali melakukan optimalisasi daya tampung sebagai solusi untuk menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Daya tampung disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Bahkan, kata dia, bila perlu bisa menambah rombel atau menggelar kelas sore. “Ini masih sedang dicarikan jalan keluar oleh Pak Kadis,” kata Wirya usai rapat.
Lanjutnya, di setiap daerah di Bali kondisinya berbeda-beda. Yang paling bermasalah ada di Kota Denpasar, sedangkan kabupaten-kabupaten yang lain kasusnya hanya sedikit.
“Kita targetkan kebijakan baru segera keluar agar masyarakat tidak resah. Orangtua kan takut anaknya tidak dapat sekolah (negeri). Kalau sekolah di swasta biayanya terlalu tinggi,” ucapnya.
Di sisi lain dia berharap bagi siswa yang sudah mendaftar di sekolah swasta, agar tetap memilih swasta. Sedangkan bagi siswa yang sudah mendaftar di negeri namun tidak diterima karena tidak masuk dalam zona akan dicarikan solusi.
Wirya juga minta kepada Kadisdik untuk mengawasi sekolah-sekolah swasta yang ingin mengambil kesempatan ketika masih ada polemik dalam PPDB. Misalnya sekolah swasta yang sudah menutup pendaftarannya apakah benar-benar memang penuh atau tidak.
“Kalau yang ‘nakal’ kita minta ada tindakan tegas. Nakal maksudnya ada kesempatan dia menerima siswa tapi karena situasi sekarang ini dia tutup, biar menigkatkan nilai tawar. Sekarang dia mengatakan tutup, tahu-tahu nanti dibuka lagi, ada indikasi yang tidak baik,” imbuhnya.
Tak Setuju Zonasi
Dalam rapat kerja tersebut, seorang siswa SMPN 1 Denpasar, Darmadi, diberi kesempatan berbicara di hadapan Kadisdik dan Anggota DPRD Bali terkait sistem PPDB jalur zonasi.
Darmadi menyatakan tidak setuju dengan penerapan sistem zonasi karena dirasa tidak adil bagi siswa. Menurutnya, nilai ujian nasional (UN) yakni NEM perlu dijadikan sebagai salah satu syarat dalam PPDB.
Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan daya saing agar siswa memahami bahwa dunia ini penuh dengan persaingan. “Untuk menjadi yang terbaik kita perlu bersaing,” kata Darmadi.
Selain NEM, prestasi siswa juga harus dilihat sebagai tolok ukur. Ia mencontohkan temannya ada yang mendapat juara III taekwondo tingkat nasional, tetapi pada akhirnya juga tidak mendapat SMA Negeri karena dikalahkan peserta lainnya. Padahal raihan prestasi tersebut semestinya bisa diberikan reward karena sudah berjuang untuk Bali.
“Berdasarkan data, jumlah lulusan SMP di Denpasar ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang siswa. Sementara SMA Negeri di Denpasar jumlah daya tampungnya sekitar 2.400. Sisanya ke mana siswa itu bersekolah?” tanyanya.
Ia meyakini dan memaklumi bahwa di Indonesia tidak mudah membuat sekolah negeri baru untuk menampung semua lulusan SMP. “Maka dari itu sistem NEM dan prestasi harus dijunjung tinggi,” tegas siswa berkacamata ini. (wem)
