Bahas Ranperda Tenaga Kerja di Bali, Serikat Minta Upah Magang Setara UMK, Pengusaha Menolak

Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan akhirnya sampai pada pembahasan soal pekerja magang

Bahas Ranperda Tenaga Kerja di Bali, Serikat Minta Upah Magang Setara UMK, Pengusaha Menolak
Tribun Bali/Rizal Fanany
Dok. Tribun Bali - Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bali Bersatu melakukan aksi long march dalam memperingati Hari Buruh, Rabu (1/5/2019). Mereka berjalan dari parkiran timur Renon menuju kantor Gubernur Bali. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah membuat peraturan daerah untuk melindungi hak-hak buruh. 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan akhirnya sampai pada pembahasan soal pekerja magang.

Saat pembahasan mengenai berapa gaji yang harus dibayar perusahaan untuk pekerja magang, pembahasan jadi buntu. Serikat pekerja meminta imbalan layak setara UMK, pengusaha menolak.

Sebelumnya Pansus telah menggelar rapat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pengusaha dalam rangka penyempurnaan Ranperda.

Beberapa hal yang menjadi pokok pembicaraan antara lain terkait pemberian uang saku untuk para pekerja magang.

Pembahasan mengenai besaran uang saku yang wajib diberikan pihak perusahaan kepada pekerja magang menghabiskan waktu 1,5 jam, namun belum mencapai kesepakatan.

“Mengenai uang saku untuk pekerja magang kita pending, karena belum mencapai kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha, alasannya uang saku itu dibebankan kepada pengusaha,” kata Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta usai rapat di Ruang Rapat Gabungan, Kantor DPRD Bali, Senin (15/7/2019).

Suasana rapat lanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama serikat pekerja Bali dan eksekutif, di Kantor DPRD Bali, Senin (15/7/2019).
Suasana rapat lanjutan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bersama serikat pekerja Bali dan eksekutif, di Kantor DPRD Bali, Senin (15/7/2019). (Tribun Bali/Wema Satya Dinata)

Parta menuturkan perlunya pekerja magang diberikan uang saku karena mereka bukan termasuk pekerja tetap atau kontrak, sehingga dia tidak mendapat upah.

“Karena tidak mendapat upah maka dia diberikan uang saku,” tuturnya.

Berapa besaran uang saku? Dari pekerja menuntut minimal uang sakunya sesuai upah minimum (UMK), yakni upah minimum yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

Dari pihak perusahaan menganggap dengan besarnya jumlah uang saku, yakni sesuai upah minimum, dikawatirkan nantinya akan banyak pemuda yang tidak bisa mengikuti magang akibat dari perusahaan yang tidak mau menerima peserta magang, karena dianggap membebani biaya operasional perusahaan.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved