PGConf.ASIA 2019 Digelar di Bali Sebagai Upaya Menumbuhkan Ekosistem Open Source

Salah satu tantangan Indonesia menyambut Revolusi Industri 4.0 adalah kesiapan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, yang dirasa belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mencapai potensi ekonomi digital sebesar US$150 miliar pada 2025. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) nasional 2017 masih rendah yakni di level 4,99 dari skala 1-10.

Sedangkan di tingkat global, Indonesia berada di urutan ke-45 dari 140 negara atau ke-4 di wilayah Asia Tenggara di dalam daftar The Global Competitiveness Report 2018 keluaran World Economic Forum.

Di sisi wirausaha, Indonesia disebutkan baru memiliki pengusaha sebanyak 1,65 persen dari populasi jumlah penduduk dan diperkirakan hanya sekitar 0,43 persen di antaranya berbasis teknologi atau technopreneur.

Menurut ICT Development Index 2017, Indonesia berada di peringkat 111 dari 176 negara.

Sementara menurut perusahaan riset A T Kearney, sektor pendidikan di Indonesia hanya mampu menghasilkan 278 insinyur TI dari setiap 1 juta penduduk.

Angka lulusan tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencetak 1.834 insinyur TI dan India yang mencetak 1.159 insinyur TI dari setiap 1 juta penduduk.

Riset tersebut menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan 5 kali lebih banyak insinyur TI dalam 10 – 15 tahun ke depan untuk mendukung perkembangan ekonomi digital.

Julyanto mengatakan Indonesia memerlukan pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing di Revolusi Industri 4.0.

Pemaparan beragam materi di dalam konferensi PGConf.ASIA 2019 akan memberikan peningkatan wawasan dan keahlian profesional bagi para peserta.

“Konferensi ini digelar sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kami dalam membangun solusi dan ekosistem berkelas enterprise di pasar tanah air berbasiskan software open source,” imbuh Julyanto.

Selain itu, seperti kebanyakan teknologi yang baru hadir, PostgreSQL tidak serta merta diadopsi secara luas dan membutuhkan waktu agar bisa diterima di tengah masyarakat bisnis negara berkembang.

“Perlu dibangun sebuah ekosistem bisnis yang lebih baik bagi PostgreSQL agar bisa digunakan pada pasar lebih luas dan besar,” tambahnya.

Menurut Julyanto Sutandang, ketidaksiapan komponen bisnis membuat laju pengadopsian PostgreSQL tidak secepat harapan.

Seiring bertumbuhnya software open source di sektor bisnis, maka meningkat pula kebutuhan akan para ahli PostgreSQL.