91 Desa di Bali Belum Punya BUMDes, Dinas PMD Target Rampung 2023
Meski telah diamanatkan dalam UU, namun nyatanya sampai saat ini masih banyak desa di Bali yang belum memiliki BUMDes
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Irma Budiarti
lihat foto
91 Desa di Bali Belum Punya BUMDes, Dinas PMD Target Rampung 2023
Laporan Wartawan Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada Bab X disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.
BUMDes ini dapat dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa.
Pembangunan desa yang dimaksud seperti pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Guna mendorong perkembangan BUMDes ini, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dapat memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
Selain itu juga bisa melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
Meski telah diamanatkan dalam UU, namun nyatanya sampai saat ini masih banyak desa di Bali yang belum memiliki BUMDes.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Bali, sampai Agustus 2019 masih ada sebanyak 91 desa yang belum memiliki BUMDes.
Dari total sebanyak 636 desa yang ada, di antaranya baru 545 yang telah mempunyai BUMDes.
Hanya Kabupaten Jembrana yang memiliki sebanyak 41 desa sudah secara keseluruhan mempunyai BUMDes.
Sementara untuk Kabupaten Tabanan yang terdapat 133 desa, baru terdapat 95 BUMDes.
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar hampir rampung, yang sama-sama hanya terdapat dua desa yang belum mempunyai BUMDes.
Di Badung ada 46 desa, 44 di antaranya sudah ada BUMDes, sedangkan Denpasar dari 27 desa yang ada sudah terdapat BUMDes di 25 desa.
Kemudian Kabupaten Klungkung dengan 53 desa terdapat 39 BUMDes, Kabupaten Bangli 68 Desa dengan 64 BUMDes, serta Kabupaten Karangasem yang mempunyai 75 desa dengan 69 BUMDes, lalu di Kabupaten Buleleng dari 129 desa sudah terdapat 113 BUMDes.
Jika diukur dengan persentase, pertumbuhan BUMDes di Jembrana sudah 100 persen, Tabanan 71 persen, Badung 96 persen, Gianyar 86 persen, Klungkung 74 persen, Bangli 94 persen, Karangasem 92 persen, Buleleng 88 persen dan Denpasar 93 persen.
Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Provinsi Bali I Nengah Suta Maryana mengatakan, target seluruh desa Bali mempunyai BUMDes yakni pada 2023.
Sementara pada 2019 ini pihaknya menargetkan terbangun sebanyak 502 BUMDes atau 78,93 persen dari total keseluruhan.
Meski dipatok di angka 502 BUMDes, Suta mengaku bahwa pihaknya telah mencapai target tersebut.
Pasalnya sampai dengan saat ini sudah terdapat 545 BUMDes atau 85.69 persen dari total desa secara keseluruhan.
"Jadi sampai Agustus ini kita sudah melebihi target. Ini hasil kita sampai dengan bulan Agustus 2019 ini," kata Suta.
Hal itu Suta sampaikan saat menjadi pembicara dalam Seminar Inovasi Unud Bangun Desa 2019 di Ruang Pertemuan AA Made Djelantik Fakultas Kedokteran, Kampus Unud Sudirman, Denpasar, Bali, Rabu (25/9/2019).
Seminar tersebut dihadiri oleh kepala desa atau perbekel, pengelola BUMDes, pengelola UMKM desa, asosiasi pengusaha, BUMN serta akademisi.
Turut hadir Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) RI Samsul Widodo dan Head of Public Policy and Government Relations PT Tokopedia Jakarta Sari Kacaribu serta Pengelola BUMDes Dawan Kaler Klungkung I Kadek Sudarmawa.
(*)
