Semua Bangunan di Jatiluwih Tak Berizin, Warisan Budaya Dunia Terancam Dicabut

Bahkan di kawasan Jatiluwih banyak bangunan yang berdiri dan belum memiliki izin karena merupakan zona jalur hijau.

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN  - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tabanan harus segera diselesaikan.

Saat ini Tabanan masih andalkan RTRW abu-abu yang membuat orang ragu-ragu berinvestasi.

Bahkan di kawasan Jatiluwih banyak bangunan yang berdiri dan belum memiliki izin karena merupakan zona jalur hijau.

"Harus ada RDTR jika ingin zona peruntukannya jelas. Artinya, ketika ada RDTR itu semua wilayah sudah ada zona boleh membangun atau tidak. Itu menjadi kunci untuk orang investasi di Tabanan karena ketika orang melihat investasi membangun harus ada kepastian," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Tababan, I Made Sumerta Yasa, Kamis (26/9/2019).

Kabar Duka, Mahasiswa UHO Yusuf Kardawi Meninggal Dunia Setelah Dirawat Intensif

Disdikpora Minta Rp 7,3 M untuk Perbaikan, Tahun Ini Hanya 17 Sekolah Rusak yang Diprioritaskan

Untuk di kawasan Jatiluwih, ungkap dia, memang merupakan jalur hijau sehingga proses kepengurusan IMB tak dikeluarkan.

Namun ia tak mau menyebutkan berapa bangunan yang ada di jalur hijau tersebut.

"Ke depan tergantung bapak di legislatif dan eksekutif untuk merancangnya karena itu kan orientasinya ke Warisan Budaya Dunia (WBD). Kalau nanti memang diizinkan membangun lalu semua orang membangun, ya WBD dicabut," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Tabanan, I Putu Eka Nurcahyadi mengatakan, saat ini revisi RTRW sedang proses pembahasan di PUPRPKP bidang tata ruang.

Hindarkan dari Praktik Pungli, Tim Saber Pungli Polres Klungkung Lakukan Sosialisasi

Perintahkan Lakukan Pendampingan, Dandim Bangli Harap Babinsa Mampu Jadi Spirit bagi Petani

Dengan revisi itu, kata dia, diharapkan bisa mengubah secara makro dengan skala 1 : 5.000.

Jadi akan kelihatan mana kawasan pariwisata, mana kawasan lahan pertanian berkelanjutan, mana kawasan KSN atau pemukiman yang dimiliki.

"Kami sudah kawal meskipun masih dalam bentuk rancangan, belum masuk prolegda atau belum menjadi ranperda. Sebab proses cukup panjang dan Tabanan sudah memprosesnya revisi RTRW Nomor 11 Tahun 2012," jelasnya.

Sutradara Sexy Killers Dandhy Laksono Ditetapkan Tersangka Tapi Tak Ditahan, Begini Kata Pengacara

"Selanjutnya kami akan lanjutnya dengan perda baik RTR atau RDTR dan kawasan strategis lainnya. OPD terkait di Tabanan ini harus serius mengawal sebuah regulasi yang harus diselesaikan," sambung dia. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved