Dipicu Warga Tak Bisa Urus BPJS, Anggota DPRD Minta Pemerintah Segera Cari Solusi NIK Ganda

Namun, saat kepengurusan satu di antara anaknya, justru tidak bisa karena datanya tidak ada atau sudah digunakan oleh orang lain (NIK Ganda).

Dipicu Warga Tak Bisa Urus BPJS, Anggota DPRD Minta Pemerintah Segera Cari Solusi NIK Ganda
tribunnews
(ILUSTRASI E-KTP): Problem Nomor Induk Kependudukan (NIK) double atau ganda masih kerap terjadi. Bahkan, di Tabanan seperti di Wilayah Kecamatan Pupuan, seorang warga sampai tak bisa mengurus administrasi BPJS karena NIK-nya tak terdata lantaran nomornya sudah digunakan orang lain. 

Dipicu Warga Tak Bisa Urus BPJS, Anggota DPRD Minta Pemerintah Segera Cari Solusi NIK Ganda

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Problem Nomor Induk Kependudukan (NIK) double atau ganda masih kerap terjadi.

Bahkan, di Tabanan seperti di Wilayah Kecamatan Pupuan, seorang warga sampai tak bisa mengurus administrasi BPJS karena NIK-nya tak terdata lantaran nomornya sudah digunakan orang lain.

Keluhan tersebut pun langsung disampaikan kepada anggota DPRD Tabanan.

Anggota DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani yang mendapat pengaduan tersebut mengaku bahwa ada satu keluarga (Satu KK) hendak mengurus BPJS.

Namun, saat kepengurusan satu di antara anaknya, justru tidak bisa karena datanya tidak ada atau sudah digunakan oleh orang lain (NIK Ganda).

Ibu Kandung Usir Anak Gadisnya Karena Dinilai Pelakor, Fakta Cabul Ayah Tiri Akhirnya Terungkap

Kronologi 1 Jam Penggerebekan Dokter dan Bidan Saat Praktik, Berawal dari Kecurigaan Pak Polisi

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Arema FC vs PSM Makassar, Bisa Nonton di Smartphone

Sehingga, persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.

“Kemarin ada yang mengadu persoalan tersebut. Dan ini tidak hanya dialami keluarga tersebut. Justru ada beberapa warga lain yang serupa. Jadi sekarang tinggal mencari solusi dan segera mendapat solusi,” ucap Politikus asal Pupuan ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana menyatakan, persoalan NIK ganda memang kerap terjadi.

Hal itu banyak terjadi saat pendataan dan perekaman tahun 2012 dan sebelumnya.

Sebab, setelah itu ada perubahan sistem dengan menggunakan SIAK versi 7.0 yang menyebabkan banyak tak terdata. (*)

Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Rizki Laelani
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved