Soal SMPN 10 Denpasar, Dispora Nyatakan Sekolah Tidak Boleh Mengadakan Pungutan

Kabar mengenai SMPN 10 Denpasar yang diduga mengadakan pungutan dana pendidikan kepada orang tua atau wali siswa mendapatkan tanggapan dari Dinas

Soal SMPN 10 Denpasar, Dispora Nyatakan Sekolah Tidak Boleh Mengadakan Pungutan
ist/net
ilustrasi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kabar mengenai SMPN 10 Denpasar yang diduga mengadakan pungutan dana pendidikan kepada orang tua atau wali siswa mendapatkan tanggapan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Denpasar.

Kepala Dispora Kota Denpasar Wayan Gunawan mengatakan, sekolah memang tidak diperbolehkan mengadakan pungutan terhadap siswa maupun orang tua siswanya.

Meski sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan, tetapi masih diperbolehkan membuka sumbangan sukarela kepada orang tua atau wali siswa dan pihak ketiga lainnya.

Soal Dugaan Pungutan Dana Pendidikan di SMPN 10 Denpasar, Begini Penjelasan Ombudsman Bali

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Di dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa untuk sumber dana pendidikan di sekolah diperbolehkan melalui pemerintah, masyarakat dan dari pengusaha.

"Kalau yang tidak diperbolehkan itu adalah pungutan. Kalau pungutan itu sifatnya secara rutin dilaksanakan secara terus-menerus dan jumlahnya ditetapkan oleh sekolah. Seperti yang sudah dilakukan sebelumnya seperti SPPlah," kata dia saat dihubungi Tribun Bali, Jum'at (4/10/2019).

Dijelaskan olehnya, SMPN 10 Denpasar saat ini memang tengah memiliki beberapa program yang beberapa diantaranya sudah didanai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS ini perhitungannya melalui jumlah siswa yang ada di sekolah yang bersangkutan, di mana disetiap satu orang siswa sekolahnya mendapatkan dana sebesar Rp 1 juta.

"Tetapi dana ini bukan untuk siswa, tetapi untuk operasional sekolah," kata dia menegaskan.

Operasional sekolah yang dimaksud yakni 15 persen untuk belanja pegawai, 65 persen untuk belanja barang dan jasa.

Halaman
12
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved