67.965 Anjing Sudah Divaksin Rabies di Denpasar, Pemkot Kejar Target 91,2 Persen

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Agustus 2025 ini, Dinas Pertanian Denpasar terus melakukan vaksinasi rabies utamanya pada anjing.

Beberapa wilayah di empat kecamatan pun disasar dengan fokus pada dusun serta lingkungan seperti di kawasan Peguyangan, Ubung Kaja, Tegal Harum, Pemogan, Sesetan, hingga Kesiman.

Hingga kini, jumlah cakupan vaksinasi anjing mencapai 82,34 persen dari jumlah populasi.

Persentase ini setara dengan 67.965 ekor anjing.

Baca juga: DRAMATIS! Pikap Terbalik Dihantam Truk di Jembrana, Diluar Dugaan Begini Kondisi Sopir Putu Juli

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar, drh. Ni Made Suparmi saat diwawancarai Rabu, 20 Agustus 2025.

"Target kami tahun ini menyasar 91,2 persen dari populasi. Estimasi populasi 2025 sebanyak 82.545 ekor," paparnya.

Sementara untuk kasus anjing positif rabies sampai saat ini masih 14 ekor sejak Juli lalu.

Baca juga: DIGEREBEK di Jalan Sesetan Denpasar, Terungkap Aksi Pelaku pada Ni PIW, Mama Muda 19 Tahun

Dengan cakupan vaksin ini, pihaknya optimis bisa mencapai target 91,2 persen ini.

Dengan begitu kasus positif rabies bisa ditekan dan Denpasar bisa kembali zero rabies.

Selain vaksin secara door to door Dinas Pertanian Kota Denpasar juga melibatkan desa dan kelurahan dengan membentuk Tim Siaga Rabies (Tisara).

Lewat tim ini dilakukan pendataan populasi anjing dan HPR lainya.

Tak hanya itu, masyarakat banjar juga akan turut dilibatkan untuk memberikan informasi terkait adanya HPR dan kasus gigitan anjing. 

Sehingga secara berkelanjutan dapat dilaksanakan pemantauan secara intensif. 

"Dari pendataan ini akan memperoleh data populasi dari kepemilikan masyarakat hingga keberadaan anjing liar, sehingga penyebaran rabies dapat ditekan," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga terus menggencarkan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang bahaya penyakit rabies dan resiko yang ditimbulkan.

Juga kegiatan monitoring dan surveilens kegiatan selektif euthanasi, dan kegiatan kontrol populasi atau pembatasan populasi HPR. (*)