Bos Maspion Grup Ungkap Rp 149 M di Sidang, Alim Markus: Uang Tak Kembali, Sudikerta Banyak Janji

Alim Markus pun menyebut terdakwa mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, tak mengembalikan uangnya dan hanya janji-janji.

Bos Maspion Grup Ungkap Rp 149 M di Sidang, Alim Markus: Uang Tak Kembali, Sudikerta Banyak Janji
Tribun Bali/Rizal Fanany
Bos PT Maspion, Alim Markus (kedua kiri) bersaksi dalam sidang saksi kasus penggelapan dan penipuan jual beli tanah oleh terdakwa I Ketut Sudikerta di Pengadilan Negeri, Denpasar, Bali, Kamis (10/10/2019). 

"Saya ketemu Wayan Wakil di Balangan. Ketemu Ngurah Agung saat penandatanganan akta pelepasan hak di notaris," jelasnya.

Ia kembali menjelaskan, sebelum terjadinya transaksi, Sudikerta mengaku adalah pemilik dari dua bidang tanah tersebut.

Sudikerta juga menjamin jika nanti pengurusan izin hotel dan vila bisa diselesaikan.

"Saat bertemu Sudikerta, dia menyatakan tanah itu miliknya. Sudikerta yang waktu itu menjadi wabup (Wakil Bupati Badung) bilang izin mendirikan hotel bisa diurus," ungkap Alim Markus.

"Kenapa Anda begitu yakin mengeluarkan uang itu," sambung Jaksa Dewa Arya Lanang Raharja.

"Karena dia (Sudikerta) bilang tanah itu miliknya. Dia menjamin akan mengurus izin pembangunan hotel dan vila hingga keluar. Lagi pula istrinya duduk sebagai komisaris di PT Pecatu Bangun Gemilang," jawab Alim Markus.

Karena merasa sudah menguasai lahan, Alim Markus pun berupaya memasang plang di tanah tersebut. Namun plang yang dipasangnya dicabut.

"Saya sudah berupaya memasang plang. Namun plang itu dicabut oleh Wayan Wakil," ungkapnya.

Sementara majelis hakim pimpinan Esthar Oktavi menanyakan adanya dokumen perjanjian tertulis terkait kongsi antara PT Marindo Investama dan PT Pecatu Bangun Gemilang.

"Ada (surat perjanjian). Saya dari PT Marindo Investama sedangkan Sudikerta PT Pecatu Bangun Gemilang. Dalam kerjasama itu ada pembagian saham. 55 persen PT Marindo Investama dan PT Pecatu Bangun Gemilang 45 persen," terang Alim Markus.

“Kenapa Anda begitu yakin," tanya Hakim Esthar Oktavi.

"Yakin karena omongannya Sudikerta. Apalagi sertifikat itu dijaminkan di Panin Bank dan uangnya cair. Pasti pihak bank akan mengecek terlebih dahulu sertifikat itu. Tapi setelah itu, saya baru tahu dari kepolisian sertifikatnya ada dua," ucap Alim Markus.

Sebelum melaporkan ke kepolisian, Alim Markus menyatakan telah beberapa kali meminta Sudikerta untuk mengembalikan uang itu. Akan tetapi usahanya gagal.

"Saya menagih uang dari tahun 2013 atau 2014. Sampai pelaporan perkara ini juga tidak ada pengembalian," terangnya.

Bahkan Alim Markus pernah memanggil Sudikerta ke Surabaya.

"Sudah banyak sekali saya tanya, tapi Sudikerta menghindar terus. Pernah dia saya panggil ke Surabaya," jelasnya.

Sementara itu, tim penasihat hukum terdakwa Sudikerta menanyakan ke Alim Markus mengenai kongsi antar perusahaan.

"Sebelum kongsi apakah ada kesepakatan," tanya anggota penasihat hukum "Iya kesepakatan membangun hotel. Kongsinya Pak Sudikerta mendapat saham 45 persen. Sisanya itu 55 persen bagian saya. Saya beli tanah yang akan dibangun hotel," jawab Alim Markus.

Alim Markus juga menjawab terkait pelepasan hak. Kembali ia menegaskan pelepasan hak telah diserahkan ke timnya.

Dikatakannya, sertifikat yang sebelumnya SHM diturunkan menjadi setifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

"Sertifikat HGB atas nama PT Marindo Gemilang. PT Marindo Gemilang ini join (gabungan) antar PT Marindo Investama dan PT Pecatu Bangun Gemilang," terang Alim Markus.

Tim penasihat hukum Sudikerta mengejar penyerahan uang hasil dari pinjaman di Panin Bank.

Alim Markus menyatakan, uang itu diserahkan ke Sudikerta. Terhadap keterangan itu, tim penasihat hukum membantah.

"Berdasarkan BAP saksi Alim Markus menyebut dua kali pembayaran tanah ditransfer ke PT Pecatu Bangun Gemilang," cetus penasihat hukum Sudikerta.

Sedangkan tim penasihat hukum terdakwa Wayan Wakil dan Ngurah Agung menanyakan posisi Alim Markus di PT Marindo Gemilang. Alim Markus menyatakan tidak ingat.

“Komisaris Utama PT Marindo Gemilang memberikan kuasa kepada Sugiharto untuk melaporkan dugaan penipuan dan TPPU. Apakah benar Anda memberikan kuasa," tanya Agus Sujoko selaku penasihat hukum.

"Kalau ada tandatangan saya, berarti benar," jawab Alim Markus.

Terhadap keterangan saksi Alim Markus, majelis hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Sudikerta menanggapi. Apakah ada keterangan saksi yang dinilai tidak benar.

"Dari keterangan saksi tidak semuanya benar. Tidak benar saya menyebut saya yang punya sertifikat satu lagi. Itu milik Wayan Wakil hasil dari jual beli pihak puri. Tanah yang seluas 3.300 m2 itu punya saya, yang saya pinjam dari adik saya," jelas Sudikerta.

Sudikerta juga membantah dirinya yang disebutkan saksi Alim Markus menawarkan tanah.

"Saya bantah keterangan saksi, bahwa saya dikatakan menawarkan tanah itu. Yang mencari saya ke rumah, Hendry Kaunang bersama Wayan Santoso, dan menyampaikan mau investasi. Bukan saya yang menawarkan kerjasama dan menawarkan tanah," ucapnya.

Mantan Wakil Gubernur Bali ini juga membantah menerima uang dari Alim Markus terkait jual beli tanah.

"Saya bantah, saya tidak menerima uang. Uang itu masuk ke rekening PT Pecatu Bangun Gemilang. Peruntukannya untuk apa, itu hak dari perusahaan," tegas Sudikerta. (can)

Penulis: Putu Candra
Editor: Ady Sucipto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved