Anggaran Pemerintah Hanya Cukup Makan 2 Bulan, Pondok Jompo dan Pondok Laras Andalkan Swasta

Sayangnya, setiap tahunnya mereka kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Tabanan karena anggaran yang selalu tak memadai.

Anggaran Pemerintah Hanya Cukup Makan 2 Bulan, Pondok Jompo dan Pondok Laras Andalkan Swasta
Tribun Bali/Made Prasetia Aryawan
Petugas saat menyambangi dua orang lansia yang tinggal di Pondok Werdhi Santhi di Kampung Investasi Hati, Banjar Wanasara, Desa Bongan, Tabanan, Senin (28/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN – Aktivitas di Pondok Jompo Werdhi Santhi dan Pondok Laras “Mandiri” di UPTD Pelayanan Sosial Kampung Inventasi Hati di Banjar Wanasara, Desa Bongan, Tabanan, tampak berjalan normal, Senin (28/10/2019).

Lokasi ini merupakan tempat yang disediakan untuk warga lanjut usia (lansia) dan warga yang mengalami orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Namun sayangnya, setiap tahunnya mereka kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Tabanan karena anggaran yang selalu tak memadai.

Bahkan di KUA-PPAS 2020, Pemkab Tabanan hanya memplot Rp 200 Juta untuk operasional di pondok jompo dan pondok laras (khusus ODGJ).

Padahal anggaran ideal yang diperlukan selama satu tahun seperti untuk pakaian, makanan dan minuman, serta gaji untuk para pengasuh mencapai Rp 500 juta.

Pada tahun 2019 lalu, pondok laras ini hanya mendapatkan anggaran Rp 195 juta lebih, dan Pondok Jompo mendapat anggaran Rp 218 Juta lebih, namun anggaran juga masih gabung dengan sejumlah pos anggaran di Dinas Sosial, yang harus terbagi.

Dengan anggaran yang rencanana diberikan tersebut, hanya akan mampu mengcover biaya makan dan minum selama dua bulan saja.

Sisanya harus mengandalkan kepada donasi-donasi yang diberikan pihak swasta atau pihak lainnya yang ikut membantu.

“Bukan dipangkas, tapi hanya dikurangi saja (anggarannya). Ada beberapa pos-pos anggaran yang dikurangi seperti operasional, rehab gedung, itu tidak banyak,” kata Kepala Dinas Sosial Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, Senin (28/10/2019).

Gunawan mengakui, jika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), jika dinamakan Panti seharusnya menjadi kewenangan (operasional) dari Pemerintah Provinsi, sehingga saat ini dinamankan pondok karena merupakan tempat penitipan dan bisa dikelola Pemerintah Kabupaten.

Halaman
12
Penulis: I Made Prasetia Aryawan
Editor: Widyartha Suryawan
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved