Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemprov Bali Hitung Ulang Pembiayaan

Umar juga meminta BPJS Kesehatan untuk segera mengumumkan apa saja yang di-cover dari adanya kenaikan iuran tersebut.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemprov Bali Hitung Ulang Pembiayaan
Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
Gubernur Koster saat pembukaan Pesamuan Agung yang bertempat di Sekretariat MGPSSR, Jalan Cekomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar, Minggu (10/3/2019), lalu 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019.

Menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra mengatakan, bahwa implementasinya di Provinsi Bali masih perlu dibahas terlebih dahulu.

Informasi yang ia dapatkan, iuran BPJS Kesehatan untuk sisa waktu di tahun 2019 ini masih dibiayai oleh Pemerintah Pusat, setelah itu baru akan dibiayai oleh masing-masing daerah.

Di Pemprov Bali sendiri pihaknya mengaku masih berupaya untuk menghitung pembiayaan tersebut bersamaan dengan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Wujudkan SDM Unggul, BPSDM Kementrian Perindustrian Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Proker

Dua Kecelakaan di Denpasar, Satu di Antaranya WNA Dalam Pengaruh Alkohol

"Sedang di DPRD kan kemarin Pak Gubernur sudah mengantarkan (Raperdanya). Ini ada kebijakan baru lagi," kata Sekda Dewa Indra di Denpasar, Jum'at (1/11/2019).

Ia juga mengaku sudah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk menghitung ulang kebutuhan tambahan biaya atas kenaikan iuran tersebut.

Setelah dihitung ulang, nantinya akan disampaikan ke Gubernur Bali Wayan Koster dan pihak DPRD Bali untuk alokasi anggarannya.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali ikut urung pendapat dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.

Halaman
123
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved