Dampak Naiknya Iuran BPJS Kesehatan, Pemprov Bali Hitung Ulang Pembiayaan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani pada 24 Oktober 2019.

Menanggapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, I Dewa Made Indra mengatakan bahwa untuk implementasi di Provinsi Bali masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Informasi yang ia dapatkan, iuran BPJS Kesehatan untuk sisa waktu di tahun 2019 ini masih dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Setelah itu baru akan dibiayai oleh masing-masing daerah.

• Naik Rp 200 Ribu, UMK Jembrana Tahun 2020 Rp 2.557.102

• Dinilai Mengganggu Citra Pariwisata Badung, Dewan Minta TPS Balangan Dikaji Ulang

Ia mengaku Pemprov Bali masih berupaya menghitung pembiayaan tersebut bersamaan dengan proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

"Sedang di DPRD, kan kemarin Pak Gubernur sudah mengantarkan (Raperdanya). Ini ada kebijakan baru lagi," kata Sekda Dewa Indra di Denpasar, Jum'at (1/11/2019).

Ia juga mengaku sudah menugaskan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk menghitung ulang kebutuhan tambahan biaya atas kenaikan iuran tersebut.

Setelah dihitung ulang, nantinya akan disampaikan ke Gubernur Bali, Wayan Koster dan pihak DPRD Bali untuk alokasi anggarannya.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali ikut urug pendapat dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini.